DetailNews.id, Tana Tidung – Program rehabilitasi mangrove melalui skema silvofishery mulai menunjukkan dampak positif bagi petambak di Pulau Tengkapak, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara).
Tak hanya membantu memulihkan ekosistem pesisir, penanaman mangrove juga berdampak terhadap kualitas air tambak dan meningkatkan potensi pendapatan masyarakat, terutama dari hasil tangkapan kepiting bakau.
Di kawasan tambak seluas 130 hektare tersebut, sebanyak 140.600 pohon mangrove jenis Rhizophora telah ditanam secara bertahap sejak 2024 melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).
Kini, tanaman mangrove itu tumbuh dengan ketinggian rata-rata mencapai 1,3 meter. Vegetasi hijau mulai terlihat di sepanjang saluran air hingga petakan tambak milik masyarakat.
Bendahara Kelompok Nelayan Mekar Abadi, Edianto, mengatakan keberadaan mangrove mulai memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan tambak. Salah satu dampak yang dirasakan petambak adalah kualitas air yang lebih stabil.
“Kalau yang kita dapatkan sekarang itu dari kualitas airnya sudah jauh lebih stabil. Dampak mangrove ini sangat terasa di lingkungan perairan tambak. Kepiting juga sudah bagus pertumbuhannya, sudah sering terlihat bersembunyi di antara akar-akar mangrove. Kalau sebelum ada penanaman mangrove, kepiting itu jarang terlihat dan agak susah kita dapatkan,” ujar Edianto saat ditemui di lokasi tambak.
Menurutnya, keberadaan kepiting bakau kini turut membuka peluang pendapatan tambahan bagi anggota kelompok. Petambak memanfaatkan alat tangkap tradisional berupa ambau maupun teknik menyenter pada malam hari untuk mendapatkan kepiting.
Dalam sehari, hasil tangkapan bisa mencapai sekitar 5 kilogram. Dari jumlah tersebut, petambak dapat memperoleh penghasilan tambahan berkisar Rp700 ribu hingga Rp1 juta per hari, bergantung pada ukuran kepiting yang didapat.
Selain kepiting, dampak positif juga dirasakan pada budidaya ikan bandeng. Dengan masa pemeliharaan sekitar 6-7 bulan, produksi bandeng dalam sekali panen raya kini dapat mencapai 5 ton.
Namun, peningkatan produksi belum sepenuhnya terjadi pada komoditas udang windu. Edianto menyebut hasil budidaya udang masih relatif stabil dan belum menunjukkan kenaikan signifikan.
Dalam satu petak tambak seluas 68 hektare, kelompok menebar sekitar 300 ribu hingga 500 ribu ekor benur. Hasil panen rata-rata masih berada di kisaran 300 kilogram untuk setiap siklus pemeliharaan selama tiga bulan.
Udang hasil panen kemudian dijual kepada pengepul lokal dengan harga menyesuaikan ukuran. Untuk udang size 50, harganya sekitar Rp105 ribu per kilogram, sedangkan size 25 dapat mencapai Rp250 ribu per kilogram.
“Kalau untuk udang memang belum ada peningkatan yang signifikan, karena mangrove ini kan baru tumbuh sekitar satu tahun lebih. Budidaya udang ini tantangannya cukup kompleks, mulai dari tingkat kelangsungan hidup (survival rate), biaya operasional, hingga risiko serangan penyakit dan cuaca ekstrem seperti angin kencang yang membawa lumut menutupi bibit mangrove muda. Tapi yang utama, kualitas airnya sekarang sudah aman dan stabil,” jelasnya.
Di sisi lain, pelaksanaan silvofishery melalui M4CR juga memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasional kelompok. Menurut Edianto, penanaman mangrove tidak menambah beban biaya operasional petambak.
Justru, melalui program M4CR dan pelatihan Sekolah Lapang, Kelompok Nelayan Mekar Abadi memperoleh dukungan sarana produksi untuk menunjang kegiatan budidaya.
Bantuan tersebut antara lain berupa jaring panen, mesin genset, serta bibit udang dan ikan.
Dukungan itu dinilai membantu petambak menjalankan usaha sekaligus beradaptasi dengan pola budidaya yang lebih ramah lingkungan.
Kelompok Nelayan Mekar Abadi berharap pendampingan dan pembinaan teknis melalui program M4CR dapat terus berlanjut. Dengan begitu, keberadaan mangrove tidak hanya menjadi benteng alami kawasan pesisir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui pola silvofishery, pelestarian mangrove dan aktivitas tambak di Pulau Tengkapak diharapkan dapat berjalan berdampingan tanpa harus mengorbankan mata pencaharian masyarakat pesisir.
