DetailNews.id, Tarakan – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam melakukan transaksi keuangan digital. Kemudahan teknologi pembayaran harus diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko kejahatan siber, terutama pencurian data pribadi dan penipuan melalui aplikasi maupun tautan mencurigakan.
Kepala KPwBI Provinsi Kaltara, Agus Taufik, mengatakan peningkatan penggunaan transaksi digital perlu dibarengi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen.
Hal tersebut sejalan dengan tugas Bank Indonesia dalam melindungi konsumen, khususnya di sektor sistem pembayaran, sekaligus mendorong peningkatan akseptasi digital di masyarakat dan pemerintah daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
“Semakin canggih sebuah teknologi, risikonya juga semakin meningkat. Karena itu, masyarakat harus semakin memahami bagaimana menggunakan dan memanfaatkan kanal-kanal digital secara aman,” ujar Agus saat ditemui di Tarakan, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, saat ini transaksi keuangan melalui telepon seluler sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Mulai dari membayar, berbelanja hingga melakukan berbagai aktivitas keuangan lainnya dapat dilakukan melalui perangkat digital.
Namun, kemudahan tersebut juga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelengahan pengguna.
Agus mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menggunakan jaringan WiFi publik ketika melakukan transaksi keuangan. Ia menyarankan penggunaan jaringan internet pribadi, seperti paket data seluler, untuk mengurangi risiko kebocoran informasi.
“Jangan sampai menggunakan WiFi publik untuk transaksi keuangan. Sebaiknya gunakan jaringan pribadi atau paket data sendiri,” pesannya.
Selain itu, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak mudah memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal.
Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah penyebaran tautan atau file melalui aplikasi pesan singkat, termasuk WhatsApp. Pelaku biasanya menggunakan pesan yang dibuat seolah-olah berasal dari sumber terpercaya agar korban tertarik membuka tautan atau mengunduh aplikasi.
Padahal, di balik tautan tersebut bisa terdapat aplikasi berbahaya yang berpotensi mencuri data pribadi maupun informasi keuangan pengguna.
“Jangan asal mengeklik tautan atau mengunduh aplikasi yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harus memastikan terlebih dahulu apakah informasi dan aplikasi tersebut benar-benar resmi,” jelasnya.
Agus menilai edukasi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan digital. Literasi tersebut tidak hanya menyasar generasi muda, tetapi juga seluruh kelompok masyarakat yang kini semakin bergantung pada layanan keuangan berbasis digital.
Ia menegaskan, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga membutuhkan kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan saat bertransaksi.
Dengan memahami risiko dan menerapkan langkah pencegahan sederhana, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran digital tanpa mengabaikan aspek keamanan.
“Intinya, sebagai konsumen jasa sistem pembayaran, kita harus membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan agar bisa menggunakan layanan digital secara aman,” pungkasnya.
Peliput:
