DetailNews.id, Tarakan – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan harga minyak dunia, gejolak geopolitik, hingga potensi gangguan pasokan menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi.
Kepala KPwBI Provinsi Kaltara, Agus Taufik, mengatakan kondisi global dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian daerah, terutama melalui kenaikan biaya energi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar ketika harga mulai mengalami kenaikan. Diperlukan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang melibatkan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
“Strategi 4K menjadi salah satu upaya yang dilakukan, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujar Agus di Tarakan, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memperkuat langkah stabilisasi harga. Salah satunya melalui kerja sama dengan Perum Bulog yang memiliki mandat menjaga stabilisasi sejumlah komoditas pangan, termasuk beras.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan pasar murah, operasi pasar, serta berbagai intervensi untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan di masyarakat.
Namun, Agus menekankan langkah jangka pendek harus diikuti strategi yang lebih berkelanjutan, khususnya mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah.
Salah satu caranya dengan mendorong pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan pangan lokal. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada daerah pemasok.
“Secara bertahap kita perlu mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain. Misalnya melalui penciptaan sentra-sentra pertanian pangan,” jelasnya.
Selain memperluas produksi lokal, peningkatan efisiensi pertanian juga dinilai penting. Penggunaan teknologi pertanian modern diharapkan mampu menekan biaya produksi sehingga petani dapat menghasilkan komoditas dengan lebih efisien.
Strategi berikutnya adalah memperkuat kerja sama antardaerah melalui perdagangan komoditas pangan.
Agus mencontohkan kegiatan misi dagang Jawa Timur yang mempertemukan daerah dengan kelebihan pasokan dan daerah yang membutuhkan pasokan komoditas tertentu.
Kerja sama semacam ini dinilai dapat membuka jalur perdagangan antardaerah, termasuk untuk komoditas beras dan cabai.
Bahkan, untuk kebutuhan daging sapi, telah dijajaki kerja sama pasokan antara Tarakan dan daerah di Sulawesi Selatan.
“Program-program seperti ini perlu terus kita dorong, mempertemukan daerah yang surplus dengan daerah yang defisit. Sehingga ada kerja sama bisnis antara penjual dan pembeli,” katanya.
Agus juga mengingatkan bahwa kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Gangguan distribusi dapat menyebabkan pasokan terhambat dan memicu kenaikan harga di daerah.
Karena itu, kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi hambatan distribusi perlu diperkuat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Ia menyebut pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap langkah-langkah pengendalian inflasi untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.
Di sisi lain, Agus meminta masyarakat tidak mudah panik menyikapi berbagai informasi mengenai gejolak ekonomi global, termasuk isu konflik di Eropa dan kenaikan harga energi.
Menurutnya, komunikasi publik yang baik diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan kondisi dan data yang sebenarnya.
Waspadai Pinjaman Online Ilegal
Selain persoalan inflasi, Agus turut mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap maraknya pinjaman online (pinjol), terutama layanan yang tidak memiliki izin resmi.
Ia menjelaskan, layanan pinjaman yang legal memiliki ketentuan dan mekanisme perlindungan konsumen yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebaliknya, pinjaman ilegal tidak memberikan jaminan perlindungan sebagaimana layanan yang berizin.
Menurutnya, fenomena pinjol ilegal kerap menjadi perhatian karena banyak kasus yang beredar dan viral di masyarakat.
BI bersama OJK terus mendorong edukasi kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar semakin memahami risiko layanan keuangan digital.
Agus menegaskan, memanfaatkan fasilitas pinjaman bukan sesuatu yang dilarang. Namun, masyarakat harus memperhitungkan kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman.
“Meminjam boleh, tetapi harus memperhatikan kapasitas untuk membayar kembali. Kemampuan mencicil juga harus diperhitungkan, jangan sampai pinjaman justru menjadi beban,” pesannya.
Ia berharap peningkatan literasi keuangan dapat membuat masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan, merencanakan kebutuhan, serta memilih layanan pembiayaan yang aman dan sesuai kemampuan.
Peliput: Raden
