DetailNews.id, Bolsel – Aksi perusakan fasilitas perlindungan kawasan hutan kembali terjadi di jalur Tonsile, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Dua papan larangan yang dipasang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Boltim-Bolsel ditemukan roboh dan diduga sengaja dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Peristiwa yang kembali berulang ini memicu kemarahan Kepala KPH Unit II Boltim-Bolsel, Ahmad Djunaedi, S.Hut. Pasalnya, papan larangan tersebut sebelumnya juga pernah menjadi sasaran perusakan, meski memiliki fungsi penting sebagai penanda sekaligus sarana perlindungan kawasan hutan negara.
Menanggapi kejadian itu, Djunaedi mengaku telah menginstruksikan petugas untuk segera memasang kembali kedua papan yang dirusak. Namun, ia memberikan peringatan keras agar tidak ada lagi pihak yang melakukan tindakan serupa.
“Saya sudah suruh pasang lagi. Sekali lagi ada yang merusak, saya akan turunkan aparat gabungan. Kita akan langsung tindak tegas sesuai aturan perundang-undangan,” tegas Djunaedi.
Menurutnya, keberadaan papan larangan bukan sekadar fasilitas informasi, melainkan bentuk penegasan status dan batas kawasan hutan yang harus dihormati masyarakat.
Papan tersebut juga berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai wilayah yang tidak boleh dimasuki maupun dimanfaatkan tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Perusakan fasilitas kehutanan dikhawatirkan dapat menghilangkan informasi penting mengenai status kawasan sekaligus memicu persoalan hukum bagi pihak yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut.
Secara hukum, tindakan perusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
KPH Unit II Boltim-Bolsel menegaskan kawasan hutan merupakan aset negara yang wajib dijaga bersama. Karena itu, segala bentuk perusakan fasilitas perlindungan hutan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Pihaknya juga mengajak masyarakat, pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan untuk berperan aktif mengawasi kawasan hutan.
Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan aktivitas mencurigakan maupun tindakan perusakan fasilitas kehutanan, sehingga upaya perlindungan kawasan hutan dapat berjalan maksimal.
Peliput : Dodi
