DetailNews.id, Kotamobagu – Pemberitaan mengenai dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Nuntab, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), kini menjadi bagian dari proses penyelidikan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara.
Wartawan asal Kotamobagu berinisial BT alias Bams, yang menulis produk jurnalistik terkait persoalan tersebut, menjalani pemeriksaan atau klarifikasi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulut pada Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan pantauan media, Bams mendatangi Mapolres Kotamobagu pada Rabu sore untuk memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Sulut.
Sebelumnya, Bams telah menerima surat undangan klarifikasi dari Ditreskrimsus Polda Sulut. Namun, ia belum dapat memenuhi panggilan di Mapolda Sulut karena sedang mengalami sakit.
Hal tersebut tertuang dalam surat Ditreskrimsus Polda Sulut Nomor: B/1549/X/RES.2.5./2026/Dit Reskrimsus tertanggal 30 Oktober 2026, perihal undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Bambang Thalib.
Dalam surat tersebut, Bams diminta hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 juncto Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penyelidikan itu merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/671/X/2026/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA tertanggal 17 Oktober 2026, dengan Saenal sebagai pelapor.
Penanganan perkara dilakukan oleh penyelidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulut.
Sebelum memenuhi undangan tersebut, Bams mengaku sempat mempertanyakan mekanisme penanganan perkara karena persoalan yang dilaporkan memiliki keterkaitan dengan produk jurnalistik yang dibuatnya.
Ia berharap penyidik turut memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Bams juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang, menurut pemahamannya, memperkuat perlindungan terhadap kerja jurnalistik dan menekankan pentingnya mekanisme pers dalam penanganan persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik.
Namun, menurut pengakuannya, penyidik kemudian mengirimkan salinan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri Tahun 2022 sebagai penjelasan mengenai mekanisme penanganan perkara yang berkaitan dengan profesi wartawan.
Bams mengatakan, sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik yang dilakukannya. Pertanyaan tersebut antara lain menyangkut motif penulisan berita, manfaat pemberitaan yang dipublikasikan, hingga sumber informasi.
Selain itu, ia mengaku pertanyaan mengenai Uji Kompetensi Wartawan (UKW) juga beberapa kali disampaikan penyidik.
“Kita so jelaskan bahwa kita masuk anggota PWI karena itu adalah wadah untuk saya mengikuti UKW. Namun meski belum mengikuti UKW, sebelumnya saya juga sudah mengikuti pra-UKW,” jelasnya.
Terkait sumber pemberitaan, Bambang menerangkan bahwa artikel yang dipersoalkan memuat pernyataan seorang pemerhati lingkungan mengenai dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal di kawasan perkebunan Nuntab, Kecamatan Dumoga.
Menurutnya, pemberitaan tersebut merupakan bagian dari upaya mengangkat persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat melalui media yang memiliki badan hukum jelas.
Dalam berita itu, Bams mengaku mencantumkan dua nama yang diduga terlibat membantu atau menjadi koordinator lapangan bersama warga negara asing (WNA) di lokasi PETI Nuntab. Namun, ia menyebut salah satu nama yang ditulis berdasarkan keterangan pemerhati lingkungan hanya menggunakan inisial E, yang menurutnya tidak sesuai dengan nama pelapor dalam laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut.
“Waktu itu setelah berita tayang, saya sempat dihubungi oleh seseorang yang merasa berita tersebut tidak terkonfirmasi kepada dirinya. Namun, saya membuka ruang hak jawab jika dirinya merasa keberatan karena yang saya tulis tidak sama dengan namanya. Dalam percakapan WhatsApp tersebut, orang itu enggan memberi tanggapan, bahkan meminta saya mencari nama lain yang berkaitan dengan Nuntab selain namanya,” ungkap Bams.
Terpisah, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulut, AKBP Effendy Tubagus, membenarkan adanya undangan klarifikasi terhadap Bambang.
Menurutnya, pemanggilan tersebut masih sebatas permintaan keterangan dalam rangka penyelidikan atas laporan Saenal.
“Oh, betul. Baru undangan klarifikasi sehubungan laporan dari saudara Saenal. Pemeriksaan dilakukan oleh anggota saya, kami baru sebatas penyelidikan. Nanti silakan hubungi penyidiknya. Berdasarkan laporan pelapor tersebut, makanya kami mengundang Saudara Bambang untuk klarifikasi berkaitan hal tersebut,” ujarnya saat dihubungi wartawan.
Sementara itu, Brigpol Juanlee M. Alow, penyidik yang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bambang sebagaimana tercantum dalam surat undangan, belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.
“Jadi begini, saya kan pemeriksa, namun yang berhak memberikan keterangan itu adalah pimpinan, dalam hal ini Humas. Kalau saya yang memberi tanggapan sudah melangkahi kewenangan,” singkatnya.
Peliput : Owen
