DetailNews.id, Boltara – Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) diperkuat melalui koordinasi lintas instansi. Upaya tersebut dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tahun 2026 yang mencakup wilayah Kecamatan Bintauna dan Kaidipang.
Kegiatan yang mengusung tema “Pengawasan Orang Asing yang Adaptif dan Terpadu dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban” itu berlangsung di Coconut Beach Cafe & Resto, Kamis (12/11/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hi. Abdul Muthoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., yang sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Analis Keimigrasian Ahli Madya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Arthur Lucky Mawikere, S.Sos., M.H., dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rakor TIMPORA merupakan agenda strategis untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing di daerah.
Menurutnya, pengawasan tidak dapat dilakukan oleh Imigrasi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan seluruh anggota TIMPORA, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, terutama dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing.
Melalui koordinasi tersebut, setiap instansi diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian serta mencegah kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Boltara.
Sementara itu, dalam sambutan Plt. Bupati yang dibacakan Abdul Muthoh, Pemerintah Kabupaten Boltara menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pemkab Boltara menilai koordinasi ini penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjalankan pengawasan keimigrasian, dengan tetap memperhatikan kebijakan selektif keimigrasian.
Dalam sambutan itu juga disampaikan bahwa kehadiran warga negara asing merupakan bagian dari dinamika global, baik melalui aktivitas bisnis, pariwisata, budaya maupun kegiatan sosial.
Meski demikian, keberadaan orang asing juga perlu diawasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan, termasuk perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Karena itu, pertukaran informasi dan pemantauan secara berkelanjutan dinilai penting agar pengawasan terhadap perlintasan, keberadaan, serta kegiatan orang asing dapat berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Pada akhir sambutan, Abdul Muthoh secara resmi membuka Rakor TIMPORA Boltara Tahun 2026. Ia berharap pertemuan tersebut semakin memperkuat koordinasi dan semangat seluruh anggota dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Kegiatan ini turut dihadiri Plh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu, Judi Susilo Silalahi, S.S.; Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Abraham Oscar Maitimu, S.T.; serta Analis Keimigrasian Ahli Pertama Rumah Detensi Imigrasi Manado, Agrein Welmard Tahulending, S.H.
Hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Boltara, jajaran TNI/Polri, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, Lurah Bintauna, sangadi, anggota TIMPORA Kabupaten Boltara, serta insan pers.
Peliput : Kifli




