DetailNews.id, Boltara – Dugaan pemerasan terhadap pelaku usaha serta penyalahgunaan nama organisasi untuk kepentingan pengajuan proposal menjadi perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara). Menanggapi laporan tersebut, Ketua PWI Boltara, Kurniawan Golonda, mengingatkan seluruh pengurus dan anggota agar menjaga profesionalisme, integritas, serta kehormatan organisasi.
Peringatan itu disampaikan menyusul sejumlah laporan yang diterima pengurus PWI Boltara masa bakti 2026–2029, yang belum lama ini dilantik. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan pemerasan terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha yang sedang menjalankan aktivitas mencari nafkah.
Selain itu, terdapat laporan mengenai dugaan penggunaan nama organisasi tanpa legitimasi untuk kepentingan pengajuan proposal atau yang dikenal sebagai proposal bodong.
“Setiap pengurus dan anggota PWI wajib memahami serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai insan pers secara profesional. Status sebagai wartawan maupun pengurus organisasi profesi tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW), maupun ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kurniawan, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, PWI merupakan organisasi profesi wartawan yang memiliki kehormatan dan kredibilitas. Karena itu, setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi serta tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat.
“Tidak boleh ada pihak yang mencatut atau menyalahgunakan nama organisasi demi kepentingan pribadi, terlebih jika tindakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat,” katanya.
Sebagai ketua organisasi, Kurniawan meminta seluruh anggota PWI Boltara menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan nama organisasi harus sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan pernah menyalahgunakan profesi maupun nama organisasi untuk kepentingan pribadi, terlebih sampai merugikan masyarakat. Saya tegaskan tidak ada pihak yang mengatasnamakan PWI Boltara tanpa kewenangan yang sah, baik dalam urusan pengajuan proposal, permintaan bantuan, maupun aktivitas lainnya yang dapat mencoreng nama baik organisasi,” tegasnya.
Kurniawan menambahkan, setiap laporan yang masuk ke Sekretariat PWI Boltara akan menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti melalui mekanisme serta ketentuan organisasi yang berlaku.
Ia mengingatkan agar tindakan segelintir oknum tidak sampai merusak kepercayaan masyarakat terhadap organisasi maupun profesi wartawan.
“Jangan sampai karena ulah segelintir oknum, nama baik organisasi ikut tercoreng. Mari kita jaga marwah PWI Boltara dengan menunjukkan sikap, perilaku dan kerja jurnalistik yang profesional serta bertanggung jawab,” pintanya.
Menurutnya, penegasan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepengurusan PWI Boltara periode 2026–2029 untuk membangun organisasi yang berintegritas, menjunjung tinggi etika profesi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap insan pers.
“Seluruh anggota diharapkan mampu menjaga kehormatan profesi, menjadikan PWI sebagai wadah perjuangan wartawan yang profesional, bermartabat, dan bertanggung jawab kepada publik,” tutupnya.
Peliput : Kifli




