DetailNews.id, Boltara – Penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Tahun 2025–2029 menjadi perhatian pemerintah daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mohammad Aditya Pontoh meminta seluruh perangkat daerah memastikan sasaran, indikator, dan program pembangunan tersusun secara terukur serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Aditya saat membuka kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi dan validasi bersama Bapelitbangda, tenaga ahli, serta seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan pohon kinerja dan cascading dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD Boltara 2025–2029.
Dalam sambutannya, Aditya menyebut kegiatan ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025–2029.
Ia menjelaskan, perubahan RPJMD perlu dilakukan sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis, kondisi daerah, kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta perkembangan regulasi. Karena itu, asumsi perencanaan, proyeksi keuangan daerah, target, dan program perlu ditinjau kembali agar tetap realistis dan sesuai kemampuan fiskal.
Aditya juga menegaskan bahwa perubahan RPJMD bukan dimaksudkan untuk mengubah visi dan misi kepala daerah, melainkan menyempurnakan strategi, arah kebijakan, sasaran, indikator, serta intervensi pembangunan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
Menurutnya, perubahan dokumen perencanaan tersebut menjadi momentum penting karena akan menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028 dan perencanaan tahun berikutnya. Terlebih, periode RPJMD hanya menyisakan dua tahun terakhir sehingga proses penyusunannya harus dilakukan secara cermat, terukur, dan tepat waktu.
Dalam kesempatan itu, Aditya meminta seluruh kepala perangkat daerah menyelesaikan perumusan, penyelarasan, dan validasi pohon kinerja serta cascading selama kegiatan berlangsung.
Bapelitbangda juga diminta segera menindaklanjuti hasil kegiatan ke dalam Perubahan RPJMD dan Renstra 2025–2029. Integrasi perencanaan harus konsisten, mulai dari tujuan pembangunan daerah hingga indikator dan target masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, sumber daya, serta prioritas pembangunan.
Sementara itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta aktif mengawal proses perubahan RPJMD hingga penetapannya. Setiap penyesuaian sasaran, indikator, program, dan target harus diselaraskan dengan proyeksi keuangan daerah serta kebijakan penganggaran.
Di akhir sambutannya, Aditya menegaskan bahwa perubahan RPJMD bukan sekadar penyesuaian dokumen atau pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi momentum untuk memastikan arah pembangunan tetap terarah dan target dapat dicapai.
“Kita harus mengubah pola pikir, dari sekadar menyusun apa yang ingin dikerjakan, menjadi merumuskan apa yang benar-benar harus dicapai. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati DR. Moh. Hidayat Panigoro, S.Sos., M.Si., tenaga ahli penyusun Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Doddy Afianto, S.P.W.K., narasumber Marlupi Julianingrum, S.T., QRMP, Kepala Bapelitbangda Boltara, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta peserta kegiatan.
Peliput : Kifli




