DetailNews.id, Jakarta – Upaya menghadirkan sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan daerah terus bergulir. Fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menyerahkan naskah akademik tentang obligasi daerah kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (18/11/2026), sebagai bahan usulan pembentukan undang-undang.
Penyerahan tersebut menjadi tahapan lanjutan dari gagasan Fraksi Partai Golkar MPR RI yang mendorong obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, diperlukan sumber pendanaan lain untuk menjawab meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan penduduk.
“Daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan APBN, dan APBN kita ruang fiskalnya sudah tidak terlalu besar lagi. Sementara pertumbuhan penduduk semakin besar, kebutuhan perekonomian semakin besar, tentunya harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dan kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya,” ujar Mekeng.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Nasional bertema “Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal” yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI. Kegiatan itu disiarkan melalui kanal YouTube MPR RI Official.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, Aditya Anugrah Moha (ADM), yang juga mantan anggota DPR RI sekaligus Staf Ahli Fraksi Partai Golkar MPR RI, mengatakan gagasan obligasi daerah telah diperjuangkan sejak tahun lalu.
Menurut ADM, instrumen tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek-proyek publik yang memiliki kebutuhan mendesak sekaligus potensi investasi.
“Obligasi daerah ini menjadi salah satu solusi untuk membiayai proyek pembangunan publik yang bersifat kebutuhan dan punya akses besar. Seperti air minum, transportasi publik, pelabuhan, bandara dan lainnya. Sifatnya bisa menjadi kerangka investasi serta menghasilkan pendapatan,” ungkap ADM.
Ia menjelaskan, sarasehan nasional tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan untuk memetakan kebutuhan dan peluang daerah dalam mengembangkan instrumen pembiayaan tersebut.
Forum itu menghadirkan sejumlah kepala daerah dan perwakilan lembaga keuangan sebagai pemateri, di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Panel diskusi pertama juga menghadirkan Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon I Made Bagus Tirthayatra, Presiden Direktur Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.
ADM menyebut diskusi tersebut memberikan gambaran mengenai kebutuhan pembiayaan daerah, pemetaan peluang investasi, hingga peran otoritas jasa keuangan dan perbankan dalam mendukung pengembangan obligasi daerah.
Ia menilai penyerahan naskah akademik kepada DPR RI menjadi salah satu hasil penting dari perjuangan Fraksi Partai Golkar MPR RI dalam mendorong pembentukan regulasi tersebut.
“Hari ini puncaknya gagasan dengan menorehkan hasilnya. Kami Fraksi Partai Golkar MPR RI telah membuat dan menyerahkan Naskah Akademik Obligasi Daerah dari pimpinan MPR RI ke pimpinan DPR RI yang tadi telah hadir langsung, untuk ini bisa menjadi usulan atau inisiatif DPR untuk menjadi undang-undang,” kata ADM.
Dengan diserahkannya naskah akademik tersebut, pembentukan regulasi khusus mengenai obligasi daerah diharapkan dapat berlanjut ke tahap pembahasan di DPR RI.
Sebagai informasi, obligasi daerah merupakan surat utang yang dapat diterbitkan pemerintah daerah untuk memperoleh pembiayaan dari investor. Dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peliput : Ine




