DetailNews.id, Tarakan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan sembilan dari 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum 30 November 2026.
Target tersebut menjadi salah satu evaluasi dalam pembahasan penyusunan Propemperda 2027 yang digelar Bapemperda DPRD Kaltara bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, SE., didampingi anggota Bapemperda Dino Andrian, Herman dan Yancong. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara, Iswandi.
Supa’ad mengatakan, pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada penyusunan usulan Ranperda untuk 2027, tetapi juga mengevaluasi progres pembahasan 19 Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda 2026.
“Dari 19 Ranperda yang kita usulkan, ada sembilan yang hampir kita pastikan sebelum 30 November ini sudah menjadi perda,” kata Supa’ad.
Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, jumlah usulan Propemperda reguler untuk 2027 maksimal sebanyak 12 Ranperda. Karena itu, setiap usulan perlu dikaji dan diseleksi berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan daerah.
Untuk Ranperda inisiatif DPRD, terdapat dua usulan yang disiapkan masuk dalam Propemperda 2027. Masing-masing Ranperda tentang Perlindungan Petani Berladang dan Ranperda tentang Penghargaan Daerah.
Ranperda Perlindungan Petani Berladang diketahui telah dilengkapi naskah akademik. Sementara Ranperda Penghargaan Daerah kembali diusulkan karena diperkirakan belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
Adapun dari pihak Pemprov Kaltara, terdapat dua Ranperda yang disiapkan untuk diusulkan dalam Propemperda 2027. Yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Ranperda tentang Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Selain usulan tersebut, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025-2045 juga menjadi salah satu regulasi yang wajib dilanjutkan pembahasannya.
Sementara itu, untuk kategori kumulatif terbuka, terdapat tiga Ranperda yang berkaitan dengan siklus penganggaran daerah. Ketiganya meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Dengan sejumlah usulan tersebut, masih terdapat ruang bagi DPRD maupun pemerintah provinsi untuk mengajukan Ranperda tambahan setelah melalui kajian dan pembahasan lebih lanjut.
Supa’ad menegaskan, penyusunan Propemperda 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah atau kuota Ranperda. Lebih dari itu, setiap regulasi harus memiliki urgensi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung kebutuhan pembangunan di Kaltara.
Menurutnya, penentuan skala prioritas penting agar produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Peliput: Raden




