DetailNews.id, Kotamobagu – Persoalan hukum yang dihadapi wartawan Bambang Thalib mendapat perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara. Organisasi profesi wartawan tersebut menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan serta mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan mekanisme hukum yang berlaku.
Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pembelaan Hukum PWI Sulut, Abdul Bahri Kobandaha, Kamis (19/11/2026).
Abdul Bahri menjelaskan, PWI telah mengambil langkah awal melalui konsultasi dan pendampingan terhadap Bambang Thalib. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan arahan dan petunjuk Ketua PWI Kotamobagu, Konni Balamba, kepada yang bersangkutan.
Dalam konsultasi itu, Abdul Bahri mengaku telah memberikan sejumlah pandangan hukum terkait narasi pemberitaan Bambang yang dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara.
Menurut analisisnya, pemberitaan tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberimbangan atau cover both sides. Karena itu, ia menyarankan agar media yang bersangkutan memberikan ruang hak jawab, melakukan koreksi terhadap pemberitaan, serta menyajikan pemberitaan lanjutan secara berkesinambungan.
Selain itu, Bambang juga disarankan menyampaikan pengaduan resmi kepada PWI, berkoordinasi dengan pimpinan media, menyiapkan kartu identitas pers (ID Card), serta segera melengkapi Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI.
Abdul Bahri menjelaskan, pendampingan hukum oleh PWI pada prinsipnya diberikan kepada anggota yang telah mengikuti orientasi PWI dan memiliki KTA. Meski demikian, dalam persoalan Bambang Thalib, pihaknya tetap memberikan perhatian dan pendampingan meskipun sejumlah persyaratan tersebut belum terpenuhi.
“Namun, semua kembali kepada yang bersangkutan. Sampai saat ini, sejumlah hal yang telah saya sarankan belum dipenuhi. Karena itu, untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut, saya masih menunggu agar seluruh tahapan tersebut dapat dilengkapi,” jelas Abdul Bahri.
Lebih lanjut, Abdul Bahri menyoroti bahwa media tempat Bambang bernaung juga merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Menurutnya, kondisi tersebut membuka ruang bagi PWI dan SMSI untuk berkolaborasi dalam memberikan pendampingan terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi wartawan tersebut.
Ia pun mempertanyakan apakah Bambang telah melakukan koordinasi dengan SMSI agar organisasi perusahaan media tersebut dapat turut memberikan masukan dan pendampingan.
“Saya justru berharap PWI dan SMSI bisa bergandengan tangan. Saya berharap kedua organisasi ini dapat secara objektif bersama-sama mendampingi persoalan yang dihadapi Bambang,” tegasnya.
Abdul Bahri sendiri diketahui merupakan salah satu tokoh yang ikut mendirikan SMSI Sulawesi Utara.
Ia juga menegaskan bahwa PWI tidak membenarkan tindakan kriminalisasi terhadap wartawan. Menurutnya, wartawan harus mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas jurnalistik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia memastikan PWI tidak akan membiarkan Bambang menghadapi persoalan tersebut seorang diri.
Di sisi lain, PWI Sulut juga telah membangun komunikasi dengan jajaran PWI Provinsi. Melalui Sekretaris PWI, komunikasi dengan Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Utara telah dibuka untuk mengagendakan audiensi terkait persoalan yang dihadapi Bambang Thalib.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi antara organisasi wartawan dan pihak kepolisian guna membahas persoalan secara objektif, sekaligus mencari penyelesaian sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
PWI Sulut berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi, profesionalitas, serta penghormatan terhadap kebebasan pers dalam menyikapi persoalan yang sedang berlangsung.
Peliput : Owen




