BerandaHukum & KriminalCegah Masalah Hukum, Pemkab Nias Selatan Perkuat Pengawasan Pemerintahan Desa

Cegah Masalah Hukum, Pemkab Nias Selatan Perkuat Pengawasan Pemerintahan Desa

DetailNews.id, Nias Selatan – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengingatkan seluruh aparatur desa agar lebih disiplin dalam mengelola anggaran dan memenuhi kewajiban administrasi, terutama dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta pemenuhan dokumen pemeriksaan Inspektorat.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, saat menutup kegiatan Sosialisasi Lanjutan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake Km. 5, Teluk Dalam, Kamis (19/11/2026).

Dalam arahannya, Amsarno meminta kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala urusan (Kaur) keuangan agar tidak menjadikan sosialisasi sebatas kegiatan formalitas. Pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Ia menegaskan, setiap program dan kegiatan yang menggunakan anggaran negara wajib disertai dokumen pertanggungjawaban yang lengkap, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Secara khusus, Amsarno meminta pemerintah desa segera menyelesaikan penyusunan SPJ dan memenuhi setiap permintaan dokumen dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian dari proses pemeriksaan dan pengawasan internal.

Menurutnya, tertib administrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nias Selatan, Imam Fauzi, S.H., sebagai pemateri. Ia menyampaikan materi mengenai aspek hukum dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk langkah-langkah mengantisipasi risiko pidana dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Imam Fauzi mengingatkan pentingnya pemahaman aparatur desa terhadap ketentuan hukum agar seluruh tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Kegiatan tersebut diikuti para camat, kepala desa, ketua BPD, serta Kaur keuangan dari seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Nias Selatan berharap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa semakin optimal, sekaligus mendorong aparatur desa lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Peliput: Mesiana

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments