DetailNews.id, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mematangkan layanan Kartu Pencari Kerja (AK1) khusus bagi penyandang disabilitas. Layanan ini dirancang cepat, mudah, dan tanpa biaya sebagai bentuk komitmen menghadirkan akses kerja yang inklusif dan setara, Selasa (7/4/2026).
Berbekal berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga aturan tentang penyandang disabilitas dan pedoman Unit Layanan Disabilitas (ULD), proses pengurusan AK1 kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 10 menit.
Kepala Disnakertrans Bulungan, Hasanuddin, mengungkapkan bahwa meski layanan sudah tersedia, hingga kini belum ada penyandang disabilitas yang datang langsung untuk mendaftar secara resmi.
“Yang datang langsung memang belum ada, tapi yang bertanya di luar cukup banyak. Tinggal kita arahkan untuk datang ke dinas agar bisa kami fasilitasi secara maksimal,” ujarnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Disnakertrans pun terus mendorong partisipasi penyandang disabilitas agar berani masuk ke dunia kerja. Hasanuddin menegaskan, tidak semua disabilitas memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penyesuaian jenis pekerjaan menjadi kunci utama.
Sebagai langkah konkret, Disnakertrans telah melakukan simulasi pembinaan bagi penyandang disabilitas. Program ini bertujuan menggali potensi, minat, serta keterampilan, sehingga penempatan kerja dapat lebih tepat sasaran.
Selain itu, Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar juga dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi Unit Layanan Disabilitas yang selama ini belum tersampaikan secara luas.
“Forum ini sekaligus menjadi momentum sosialisasi ULD. Ke depan, kami akan terus menyampaikan informasi ini di setiap kesempatan,” tambahnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Disnakertrans berharap adanya masukan dari organisasi disabilitas, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat sistem penyaluran tenaga kerja disabilitas yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bulungan pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama menciptakan iklim kerja yang inklusif, ramah disabilitas, dan berkeadilan sosial.
Dengan layanan yang semakin matang, diharapkan penyandang disabilitas di Bulungan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, mandiri, dan berdaya saing di dunia kerja. Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadiri perwakilan serikat buruh, Muhamad Amin, ketua DPC F-Hukatan KSBSI Kabupaten Bulungan.
Peliput: Amin
