DetailNews.id, Manggarai – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, masyarakat Kabupaten Manggarai menghadapi krisis kelangkaan minyak tanah yang semakin memprihatinkan. Kondisi ini terutama dirasakan warga di Kecamatan Lelak dan Kecamatan Reok, di mana antrean panjang ibu rumah tangga menjadi pemandangan sehari-hari, sementara harga minyak tanah melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kelangkaan minyak tanah dilaporkan telah terjadi sejak 8 Desember 2025 dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas usaha mikro yang sangat bergantung pada minyak tanah sebagai sumber energi.
Helena, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Lelak, mengaku kesulitan memperoleh minyak tanah selama lebih dari dua pekan terakhir. “Kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil mikro sangat terganggu dengan kondisi seperti ini,” ujarnya kepada DetailNews.id, Kamis (18/12/2025).
Keluhan serupa disampaikan Tirta, warga Kecamatan Reok. Ia menuturkan bahwa harga minyak tanah di wilayahnya telah melambung jauh dari HET yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan secara tertulis kepada DetailNews.id, Sabtu (20/12/2025).
Persoalan ini juga mencuat dalam kunjungan kerja atau reses Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di Kecamatan Reok dan sekitarnya. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat secara langsung menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan minyak tanah serta tingginya harga jual di tingkat agen dan pangkalan.
Merespons situasi ini, Ketua LSM Ilmu, Doni Parera, menilai kelangkaan minyak tanah disebabkan oleh meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Ia menuding Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai kurang responsif dan gagal melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk penambahan kuota.
“Pemda tidak berkoordinasi dengan Pertamina untuk meningkatkan kuota minyak tanah, sehingga masyarakat harus menanggung penderitaan,” tegas Doni.
Sorotan keras juga datang dari Junaidin Mahasan yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PSI NTT. Ia mendesak Pemda Manggarai dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas agen dan pangkalan yang menjual minyak tanah di atas HET.
“Minyak tanah yang seharusnya dijual seharga Rp3.600 per liter, justru dijual hingga Rp5.000 per liter. Agen seharusnya hanya menyalurkan ke pangkalan atau konsumen, bukan melakukan penjualan kembali untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Menurut Junaidin, kelangkaan dan lonjakan harga minyak tanah sangat memberatkan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah serius untuk mengatasi krisis ini agar distribusi kembali normal dan harga sesuai ketentuan.
Sementara itu, Doni Parera mengusulkan solusi jangka panjang berupa pembagian tabung gas elpiji beserta kompor kepada rumah tangga sebagai langkah mitigasi, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik distribusi yang merugikan.
Situasi darurat ini menuntut tindakan cepat, tegas, dan terkoordinasi dari Pemerintah Daerah Manggarai bersama instansi terkait, agar pasokan energi rumah tangga kembali stabil dan masyarakat tidak terus menjadi korban kelalaian maupun praktik ilegal dalam distribusi minyak tanah.
Peliput : Safrinus
