detailnews.id, enrekang – Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Pemuda Anti Korupsi (PETIR) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Enrekang, Senin (08/01/2024). Secara bergantian, massa aksi menyampaikan aspirasi yang memuat kritik atas gerak bawaslu yang dianggap lambat menindaklanjuti informasi terkait dugaan pelanggaran yang marak dilakukan oleh instrumen negara yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sumber daya manusia khususnya pendamping penerima keluarga harapan (PKH).
Ketua beserta Anggota Bawaslu Enrekang terjun langsung mendengarkan dan memberi jawaban perihal aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. Hamdan Hidayat, selaku ketua Bawaslu Enrekang menerangkan bahwa pihak Bawaslu Enrekang telah melakukan penelusuran sebagai tindak lanjut atas informasi awal yang masuk melalui saluran resmi Bawaslu Enrekang.
“Sejauh ini kami telah menindaklanjuti setiap informasi awal yang masuk kepada kami, dan beberapa hari terakhir kami turun melakukan penelusuran dan pendampingan penelusuran yang dilakukan oleh jajaran kami” terang Hamdan.
Try Sutrisno selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menambahkan bahwa dalam menindaklanjuti informasi awal, pihaknya berpatokan pada pedoman regulasi yang berlaku.
“Jadi Bawaslu dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, adapun pintu masuk dugaan pelanggaran itu terbagi atas dua, yakni laporan dan temuan, adapun yang dapat menyampaikan laporan terbagi dari tiga unsur yakni, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, dan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, sementara untuk temuan juga dapat bersumber dari dua pintu, yakni hasil pengawasan jajaran Bawaslu dan hasil penelusuran terhadap informasi awal, maka informasi yang dimasukan oleh teman-teman Petir merupakan informasi awal dan kami tindaklanjuti dengan mekanisme penelusuran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu” jelas Try.
Try melanjutkan bahwa hasil penelusuran Bawaslu sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu, namun beberapa hasil penelusuran diteruskan ke instansi lain yang merupakan dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan lainnya.
“Sejauh ini kajian kami yang kami kualifisir berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari hasil penelusuran, belum ada yang mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang Pemilu, namun ada beberapa hasil penelusuran yang kami teruskan ke instansi lain sebagai dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya, salah satunya adalah hasil penelusuran terhadap oknum kepala sekolah yang kami teruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara” tambahnya
Sebelum massa aksi meninggalkan lokasi aksi, Try menyampaikan bahwa pihak Bawaslu mengapresiasi atas hadirnya Petir yang tidak acuh terhadap proses pelaksanaan pesta Demokrasi.
“Kami mengucapkan banyak terimakasih atas atensi dari rekan-rekan yang melakukan unjuk rasa hari ini, salah satu perwujudan dari pengawasan partisipatif adalah apa yang kita saksikan hari ini, bahwa masyarakat terlibat aktif untuk mengawasi dan menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, selain itu ada kritik konstruktif juga yang dilayangkan kepada kami, tentu sebagai lembaga publik kami harus siap dan bahkan butuh kontrol dari publik agar kami tetap meningkatkan kualitas pengawasan kami, sebab pemilu seyogyanya merupakan sarana pemenuhan kedaulatan rakyat, maka unjuk rasa hari ini merupakan salah satu proses dari pemenuhan daulat rakyat dalam menyampaikan pendapat” tutup try
