DetailNews.id, Tarakan — Bank Indonesia mencatat adopsi sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang 2023–2025. Hingga akhir Desember 2025, jumlah pengguna QRIS di wilayah tersebut mencapai sekitar 131.000 orang, tumbuh 8,1 persen secara tahunan.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, dalam pertemuan bersama media di Tarakan, Jumat (30/1/2026).
“Secara tren memang ada perlambatan pertumbuhan, tetapi secara jumlah pengguna tetap meningkat. Ini wajar karena basis pengguna sudah semakin besar,” ujar Hasiando.
Hasiando menjelaskan, tingkat penetrasi QRIS terhadap penduduk usia produktif di Kalimantan Utara baru mencapai sekitar 25 persen. Dari sekitar 392.000 penduduk usia produktif, baru sekitar sepertiganya yang telah memanfaatkan QRIS sebagai alat pembayaran.
“Artinya, potensi pengembangan masih sangat besar. Namun tantangannya juga tidak kecil karena kondisi geografis Kalimantan Utara yang terdiri dari wilayah daratan luas dan kepulauan yang terpisah,” katanya.
Selain pengguna, jumlah merchant QRIS di Kalimantan Utara juga mengalami pertumbuhan signifikan. Pada 2025, jumlah merchant meningkat 18,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 95.369 merchant menjadi 112.826 merchant.
Berdasarkan kepadatan (density) merchant, wilayah dengan peluang digitalisasi terbesar berada di Kota Tarakan, disusul Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.
“Analisis density ini membantu kami menentukan wilayah prioritas untuk memperluas digitalisasi toko dan pelaku usaha,” jelas Hasiando.
Dari sisi transaksi, BI Kaltara mencatat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Sepanjang 2025, volume transaksi QRIS tumbuh 408 persen, sementara nominal transaksi meningkat 266 persen.
“Semakin banyak pengguna dan merchant, maka nilai dan frekuensi transaksi juga ikut melonjak signifikan,” kata Hasiando.
Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit di Kalimantan Utara pada 2025 tercatat relatif kuat. Secara total, kredit tumbuh 68,24 persen dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di 2,14 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit investasi, yang melonjak hingga 162,05 persen. Meski NPL kredit investasi mengalami kenaikan, BI memastikan levelnya masih aman.
“Ini harus terus dijaga oleh perbankan agar kualitas kredit tetap baik, seiring dengan fungsi intermediasi yang terus berjalan,” ujarnya.
Berdasarkan lapangan usaha, pangsa kredit terbesar pada 2025 disalurkan ke sektor pertambangan dan industri pengolahan, dengan kontribusi mencapai 40,12 persen dari total kredit.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito mengalami kontraksi minus 3,78 persen. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya giro dan deposito, meskipun tabungan masih tumbuh positif.
Banyak pelaku usaha atau pemilik dana yang berdomisili di luar Kalimantan Utara, namun menjalankan proyek di wilayah Kaltara, sehingga pembiayaannya tercatat berdasarkan lokasi proyek.
“Dengan tren ini, pembiayaan perbankan juga ditopang oleh sumber pendanaan lain, termasuk pendanaan antarbank dan pembiayaan berdasarkan lokasi proyek,” pungkas Hasiando.
Sementara untuk deposito, penurunan dinilai sebagai bagian dari dinamika preferensi penempatan dana masyarakat di tengah kondisi ekonomi dan sistem keuangan yang relatif stabil.
Selain itu, BI Kalimantan Utara juga terus melakukan berbagai upaya lain, mulai dari pengedaran dan distribusi uang rupiah, penanggulangan uang palsu, hingga mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi syariah.
Peliput: Raden
