DetailNews.id, Bitung — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjalan optimal selama masa puncak angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kepastian tersebut ditandai dengan monitoring langsung proses bunkering KM Sangiang di Pelabuhan Bitung, Selasa (6/1/2026).
Monitoring dipimpin Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bersama Direktur Utama PT PELNI Tri Andayani, serta diikuti jajaran manajemen PT PELNI Cabang Bitung. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar bagi kapal penumpang nasional.
Kegiatan pengawasan meliputi pengecekan volume dan kualitas BBM, mekanisme transfer dari terminal ke kapal, hingga integrasi sistem teknologi informasi dalam proses distribusi BBM subsidi. Selain itu, turut dilakukan evaluasi teknis operasional kapal, seperti lama sandar, penggunaan mesin bantu, serta efisiensi konsumsi bahan bakar.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan bahwa pengelolaan BBM subsidi oleh PT PELNI berjalan sesuai ketentuan dan dilakukan secara transparan.
“Pengelolaan BBM subsidi untuk kapal PELNI berjalan dengan baik. Kami telah melakukan kroscek atas pemanfaatan BBM subsidi tahun 2025 dengan realisasi sekitar 177.930 kiloliter. Untuk tahun 2026, kuota kami tetapkan sebesar 181.431 kiloliter, naik sekitar dua persen karena adanya penambahan armada menjadi 25 kapal,” ujar Wahyudi.
Ia menambahkan, BPH Migas memastikan kebutuhan BBM PT PELNI pada 2026 dapat terpenuhi, termasuk jika terjadi penyesuaian rute pelayaran.
“Apabila terdapat perubahan rute atau kebutuhan, PT PELNI dapat melaporkan dan akan kami evaluasi bersama. Prinsip kami, BBM subsidi harus tepat sasaran dan optimal untuk pelayanan masyarakat,” katanya.
Wahyudi juga memastikan proses bunkering di Pelabuhan Bitung telah memenuhi standar mutu dan kuantitas.
“Proses transfer BBM subsidi dilakukan dengan pengawasan ketat oleh surveyor independen dan terintegrasi secara digital. Untuk KM Sangiang, satu kali transfer sekitar 75 kiloliter, dengan konsumsi maksimal sekitar 110 kiloliter untuk delapan destinasi pelayaran,” jelasnya.
Direktur Utama PT PELNI Tri Andayani menegaskan bahwa monitoring BBM merupakan bagian dari tanggung jawab PELNI sebagai operator angkutan laut penugasan pemerintah.
“Kami menggunakan pihak independen untuk memastikan kualitas dan ketepatan volume BBM. Monitoring ini merupakan komitmen kami dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan BBM subsidi,” ujar Tri.
Ia menambahkan, pengawasan dilakukan tidak hanya pada momentum Nataru, tetapi juga secara rutin menjelang angkutan Lebaran dan dalam operasional reguler.
“Pengawasan BBM menjadi bagian dari sistem operasional PELNI yang dilakukan bersama BPH Migas dan pemangku kepentingan terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Cabang PT PELNI Bitung Juni Samsudin menyampaikan bahwa Pelabuhan Bitung memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi dan titik awal sejumlah rute kapal PELNI di kawasan timur Indonesia.
“Pelabuhan Bitung merupakan salah satu hub penting PELNI di Indonesia Timur. Seluruh proses bunkering di Bitung kami pastikan berjalan sesuai SOP, baik dari sisi keselamatan, kualitas BBM, maupun ketepatan volume,” ujar Juni.
Menurutnya, kesiapan BBM menjadi faktor krusial dalam menjaga ketepatan jadwal kapal, khususnya pada masa lonjakan penumpang.
“Ketersediaan BBM yang terjamin sangat menentukan kelancaran operasional kapal. Dengan pengawasan langsung dari BPH Migas dan manajemen pusat, kami optimistis layanan PELNI selama Nataru tetap aman dan tepat waktu,” katanya.
Juni juga menegaskan kesiapan PELNI Cabang Bitung dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan BBM subsidi.
“Kami di cabang Bitung berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait BBM subsidi secara tertib dan akuntabel. Setiap perubahan kebutuhan atau rute selalu kami laporkan untuk dievaluasi bersama,” tegasnya.
Melalui pengawasan langsung ini, BPH Migas dan PT PELNI menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kelancaran transportasi laut nasional, memastikan distribusi BBM subsidi yang transparan, serta menghadirkan layanan angkutan laut yang andal bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
Peliput : ical
 bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) memastikan){kind=link}