DetailNews.id – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, S.E., M.M., menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat, 25 April 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati.
Upacara nasional yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri ini turut diikuti oleh seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah dari berbagai wilayah di Indonesia. Turut mendampingi Bupati Oskar dalam kesempatan tersebut, yakni Pj. Sekretaris Daerah Moh. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, S.T., M.E., Danramil 1303-05/Kotabunan Peltu Junil Tehalu, serta para asisten dan pejabat tinggi pratama Pemkab Boltim.
Dalam amanatnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berperan aktif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan melayani masyarakat.
“Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”
Mendagri juga menyoroti delapan arah kebijakan strategis nasional, di antaranya Swasembada pangan dan energi, Pengelolaan sumber daya air, Pemerintahan bersih dan efisien, Penguatan UMKM dan ekonomi lokal, Reformasi birokrasi, serta Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Menanggapi amanat Mendagri, Bupati Oskar Manoppo menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi kemajuan Boltim dalam kerangka pembangunan nasional.
“Kami di Kabupaten Boltim siap bersinergi mendukung kebijakan nasional, terutama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan efisien. Momentum Hari Otonomi Daerah ini mengingatkan kita akan pentingnya desentralisasi sebagai pilar pembangunan yang merata,” ungkap Oskar.
Ia juga berharap, dengan semangat otonomi dan gotong royong, Boltim dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045, khususnya di bidang ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan reformasi pelayanan publik di daerah.
Otonomi daerah telah menjadi bagian dari sejarah panjang perjalanan bangsa, dimulai sejak diterbitkannya Desentralisatie Wet (1903) oleh pemerintah kolonial Belanda. Reformasi desentralisasi semakin menguat pasca 1998 dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, yang memperluas kewenangan pemerintah daerah dan memicu lahirnya berbagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Saat ini, UU No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, komitmen terhadap otonomi daerah kembali ditekankan sebagai strategi untuk menjamin pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di seluruh pelosok Nusantara.
Peliput : Aminingsih Mustapa
