DetailNews.id – Dalam upaya menjaga kesinambungan pelayanan dan memperkuat struktur birokrasi pemerintahan, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, secara resmi menunjuk dua pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemkab Boltim.
Seremoni penunjukan berlangsung Senin sore (01/09/2025) di ruang kerja Bupati, disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, serta Kepala BKPSDM Rita Kamumu.
Pejabat yang ditunjuk Nanin S. Ginoga sebagai Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Murija Mokodongan sebagai Plt. Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah.
Dalam arahannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar formalitas rotasi jabatan.
“Pejabat yang ditunjuk harus cepat beradaptasi. Ini soal tanggung jawab. Jaga integritas, jalankan tugas dengan sungguh-sungguh, dan pastikan roda pelayanan publik serta fungsi pengawasan tidak terganggu,” tegas Oskar.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan Plt. adalah amanah yang harus dijalankan dengan profesionalisme dan loyalitas terhadap visi pemerintahan daerah.
Menanggapi penunjukan dua pejabat Plt. tersebut, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima menyebut langkah Bupati sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika pemerintahan.
“Penunjukan Plt ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan dua sektor penting: investasi dan pengawasan internal. Kami berharap para pejabat yang ditugaskan dapat bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi demi kepentingan masyarakat Boltim,” ujar Iksan.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh OPD diminta memberikan dukungan penuh kepada pejabat Plt. agar tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan administratif.
“Koordinasi dan sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan. Jangan ada ego sektoral, karena keberhasilan pembangunan adalah tanggung jawab kolektif,” tambahnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Boltim dalam merealisasikan visi “Boltim Bangkit”, yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, percepatan pelayanan, dan penguatan pengawasan internal.
Dengan formasi pejabat yang solid dan responsif, Boltim diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pemerintahan modern yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas.
Peliput : Amingsih Mustapa
