DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan daerah berbasis tata ruang. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/07/2025).
Forum strategis ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), M.Sc., M.P.A., M.A., serta dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala BIG Prof. Aris Marfa’i, dan para kepala daerah se-Sulawesi. Dari Boltim, Bupati Oskar didampingi Asisten II Harris P. Sumanta dan Kepala Dinas PMPTSP Moh. Ali S. Mamonto.
Forum ini menjadi momentum penting bagi Boltim, mengingat pembahasan utama terkait percepatan legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) nasional.
“Kalau RTRW dan RDTR Boltim segera disahkan dan terintegrasi OSS, maka peluang masuknya investasi ke sektor industri, pariwisata, hingga ketahanan pangan makin terbuka lebar,” ungkap Bupati Oskar.
Integrasi ini dinilai sebagai salah satu syarat utama dalam menghadirkan kepastian hukum bagi investor serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan posisi geografis yang strategis serta potensi sumber daya alam yang belum tergarap optimal, Boltim disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kawasan strategis baru di Pulau Sulawesi. Melalui forum ini, Pemkab Boltim turut menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan kepada pemerintah pusat, khususnya terkait penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah, akses energi, serta digitalisasi kawasan ekonomi.
Pemerintah pusat pun membuka ruang dialog interaktif, memungkinkan kepala daerah seperti Bupati Oskar menyampaikan langsung tantangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.
Kehadiran Bupati Oskar dalam forum nasional ini menjadi simbol komitmen Pemkab Boltim untuk menempatkan penataan ruang sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita ingin ‘Boltim Bangkit’, tidak tertinggal. Melalui forum ini, kita pastikan semua kebijakan pusat bisa bersinergi dengan rencana pembangunan daerah,” tegas Oskar.
Ia menambahkan bahwa pembangunan yang ditopang oleh tata ruang yang legal, transparan, dan partisipatif akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat—mulai dari terbukanya lapangan kerja, peningkatan infrastruktur dasar, hingga peningkatan daya saing daerah.
Peliput : Amingsih Mustapa
