DetailNews.id – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi bisa dipandang sebagai sekadar rutinitas administratif. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digelar hari ini.
Dalam rapat tersebut, Bupati Oskar bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjadi landasan strategis dalam proses penyusunan APBD, yang ditargetkan lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kebijakan umum anggaran harus menjadi peta jalan yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar formalitas,” tegas Bupati Oskar dalam sambutannya.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar menyusun rencana kerja dan anggaran yang berorientasi pada hasil nyata, terutama yang berdampak langsung pada pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga.
Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur, Samsudin Dama, dalam pernyataannya menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan yang disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menyusun anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menekankan pentingnya anggaran berbasis kebutuhan riil. Ini adalah momentum untuk memperkuat peran anggaran sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujar Samsudin.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawal proses pembahasan APBD agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mewujudkan visi “Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Bolaang Mongondow Timur Sejahtera dan Berkelanjutan.”
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD yang menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih partisipatif dan berorientasi hasil.
Peliput : Amingsih Mustapa
