DetailNews.id – Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Utara bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Manado menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan policy brief implementasi kebijakan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dilaksanakan di Desa Pontodon Timur, Rabu (25/06/2025) lalu.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Camat Kotamobagu Utara, Mohammad Djunaidi Edo Mopobela, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pemilihan Desa Pontodon Timur sebagai salah satu dari dua desa terpilih di Sulawesi Utara untuk pelaksanaan kegiatan strategis ini.
“Selamat datang kepada Bapak Meldy dan seluruh rombongan. Kami merasa terhormat karena dari sekian banyak desa di Kotamobagu, Pontodon Timur yang dipilih,” ujar Edo.
Ia juga menekankan pentingnya kegiatan FGD ini sebagai langkah awal yang sangat strategis dalam perumusan kebijakan untuk pemenuhan gizi dan pola pengasuhan yang baik, khususnya di Kotamobagu Utara.
“Mari manfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Saatnya kita sampaikan aspirasi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat—khususnya berkaitan dengan pengasuhan anak dan isu stunting di wilayah kita,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Rombongan dari Poltekkes Manado, Meldy E. Pascoal, mengungkapkan bahwa saat ini angka stunting di Kota Kotamobagu mengalami peningkatan.
“Tahun 2024 angka stunting di Kotamobagu sebesar 20,5%, namun tahun 2025 ini meningkat menjadi 23,2%. Ini menunjukkan bahwa perlu pendekatan baru dan kolaboratif,” ungkap Meldy.
Ia menambahkan bahwa FGD ini bukan sekadar forum penyampaian informasi, tetapi sarana partisipatif untuk menggali akar masalah stunting dari berbagai pihak di tingkat desa.
“Kami tidak datang hanya untuk memberi data, tapi untuk mendengarkan. Diskusi ini melibatkan tokoh masyarakat, agama, adat, serta unsur pemerintah desa agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” jelasnya.
Meldy juga menyampaikan bahwa setelah kegiatan ini, pihaknya akan bertemu dengan Wali Kota Kotamobagu untuk menyampaikan hasil kajian lapangan sebagai dasar pertimbangan kebijakan daerah ke depan.
“Harapan kami, setelah FGD ini, akan terbentuk dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam mengatasi stunting,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan butuh dukungan tokoh agama, tokoh adat, kader kesehatan, dan karang taruna, agar solusi yang ditemukan bisa diterapkan secara nyata di desa/kelurahan.
“Kami berharap Camat, Sangadi, dan dinas terkait bisa aktif terlibat dalam diskusi ini agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan representatif,” tambahnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Tim Poltekkes Manado (Vera T. Harikedua dan Muksin Pasambuna), Sangadi Pontodon Timur Imelda Pasambuna, perwakilan dinas-dinas terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga adat, kader kesehatan, dan karang taruna.
Semangat kolaboratif terlihat dalam seluruh proses diskusi, dengan harapan bahwa hasil kajian dan rekomendasi dari FGD ini akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pengasuhan anak yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Kotamobagu.
Peliput : Owen Bangki
