DetailNews.id, Tarakan — Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, tak hanya memaparkan angka dan grafik, tetapi juga bercerita tentang perubahan cara masyarakat bertransaksi di wilayah perbatasan Indonesia.
“Yang kami dorong bukan sekadar teknologi, tapi kenyamanan,” ujar Hasiando dalam Forum Media, Jumat (30/1/2026).
Ia menuturkan, digitalisasi sistem pembayaran di Kalimantan Utara kini memasuki fase yang lebih nyata. Salah satunya melalui penerapan QRIS di pelabuhan, ruang publik yang menjadi nadi pergerakan orang dan barang antarwilayah.
Pelabuhan Tengkayu I Tarakan menjadi saksi awal perubahan tersebut. Sejak Desember 2025, delapan agen tiket di pelabuhan itu telah melayani pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Bagi sebagian penumpang, cukup memindai kode lewat ponsel, transaksi pun selesai, tanpa perlu repot menyiapkan uang pas.
“Pembayaran tunai tetap ada. Tapi sekarang masyarakat punya pilihan,” kata Hasiando.
Menurutnya, pilihan inilah yang menjadi kunci. KPwBI Kaltara tidak ingin mematikan uang tunai, melainkan menghadirkan alternatif yang relevan dengan kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan transaksi digital.
Langkah tersebut tidak berhenti di Tarakan. Secara bertahap, sistem pembayaran digital juga akan diterapkan di pelabuhan lain di Kalimantan Utara, mulai dari Pulau Bunyu dan Malinau pada Februari 2026, Nunukan pada Maret, hingga Kabupaten Tana Tidung pada April 2026.
“Target kami, sebelum semester II tahun ini, semua pelabuhan utama sudah siap dengan QRIS,” ujarnya.
Di balik narasi perubahan itu, data menunjukkan arah yang sama. Hingga Desember 2025, jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Utara mencapai sekitar 131.000 orang, tumbuh 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka tersebut memang belum dominan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai sekitar 392.000 jiwa. Namun, bagi BI Kaltara, justru di situlah letak potensinya.
“Penetrasinya baru sekitar 25 persen. Artinya ruang untuk tumbuh masih sangat besar,” kata Hasiando.
Ia mengakui, tantangan geografis Kalimantan Utara tidak sederhana. Wilayah yang luas, kondisi kepulauan, serta akses yang belum merata menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong digitalisasi.
Namun, pengalaman provinsi lain dengan karakteristik serupa, seperti Kepulauan Riau, menjadi pembanding bahwa transformasi ini bukan hal mustahil.
Bagi Bank Indonesia, digitalisasi pembayaran bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat sistem keuangan daerah.
Dalam forum tersebut, KPwBI Kaltara juga memaparkan kondisi perbankan daerah, mulai dari pembiayaan, kredit, dana pihak ketiga, hingga kualitas kredit yang tetap terjaga.
Sementara itu, asesmen pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan disampaikan menyusul, setelah data terbaru Badan Pusat Statistik dirilis awal Februari.
“Supaya analisisnya utuh dan bisa memotret kondisi ekonomi Kalimantan Utara secara lebih akurat,” ujar Hasiando.
Di tengah tantangan wilayah perbatasan dan keragaman geografis, langkah kecil seperti memindai QR di loket pelabuhan perlahan menjadi simbol perubahan. Dari pelabuhan ke ponsel, KPwBI Kaltara berharap transformasi digital ini benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat.
Peliput: Raden
