DetailNews.id, Bolsel – Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menghadiri serangkaian kegiatan penting yang digelar di Graha Bumi Beringin, Manado, termasuk peresmian Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum) dan pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan wilayah Sulawesi Utara tahun 2026, Rabu (25/2/2026).
Acara yang dihadiri Forkopimda Sulut serta perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara ini juga menjadi momen pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut, di mana Gubernur Yulius Selvanus Komaling resmi melantik pejabat baru.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat dalam mewujudkan pemerataan layanan hukum serta pembangunan daerah yang merata. Ia menyebut Pos Bankum Sulut sebagai inovasi unggulan yang lahir dari gagasan Kepala Kantor Wilayah Sulut, memberikan dampak signifikan dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat, termasuk perlindungan buruh.
“Hukum ditegakkan bukan hanya sebagai regulasi, tetapi sebagai alat untuk kesejahteraan masyarakat Sulut. Pos Bankum harus bekerja adil dan menjembatani kasus di tengah masyarakat,” tegasnya.
Kakanwil Kemenkumham Sulut, Hendrik Pagiking, menyampaikan bahwa hingga kini telah terbentuk 1.839 Pos Bankum di 15 kabupaten/kota, dengan pelayanan yang terus berkembang melalui aplikasi digital Pos Bankum, menempatkan Sulut di posisi ketiga nasional. Tahun ini, sebanyak 2.810 paralegal akan dilatih dalam dua angkatan, dengan angkatan pertama sebanyak 1.500 peserta yang dimulai pekan ini.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa pembentukan Pos Bankum bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata menghadirkan layanan hukum yang merata. Selama ini, Pos Bankum telah berhasil menyelesaikan 15.000 kasus di Sulut.
Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menyampaikan bahwa keikutsertaan Bolsel dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen daerah untuk memperkuat layanan hukum, sekaligus berharap pelatihan paralegal menghasilkan sumber daya manusia kompeten yang menjadi ujung tombak keadilan di tingkat desa.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut mengenai pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah. Turut mendampingi Wakil Bupati, Sekda Bolsel M. Arvan Ohy, Asisten I Setda Bolsel, Kabag Hukum, dan Kepala Dinas PMD.*
Peliput : Bidjuni
