DetailNews.id – Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap praktik tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan, Desa Wakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara justru menampilkan wajah berbeda. Desa dengan populasi 867 jiwa dan 262 kepala keluarga ini memperlihatkan bahwa pemerintahan desa bisa dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Potret keberhasilan ini terungkap saat peserta Pelatihan Kader Lanjutan (PKL) dan Kursus Banser Lanjutan (SUSBALAN) Bolaang Mongondow Utara melakukan kunjungan lapangan (rihlah) ke Desa Wakat pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Ketua rombongan, Abdul Rajak Babuntai, menyampaikan apresiasi atas praktik pemerintahan yang diterapkan di desa tersebut. Ia menyebut Desa Wakat sebagai contoh konkret pelaksanaan demokrasi desa yang berjalan sesuai prinsip good governance.
“Desa Wakat mampu memadukan partisipasi warga, transparansi kebijakan, dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran,” ujarnya dalam laporan kunjungan.
Salah satu inovasi yang mendapat sorotan positif adalah kebijakan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Desa untuk tiap profesi warga. SK ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam perencanaan dan penyaluran bantuan desa.
Sebagai contoh, data SK mencatat sebanyak 30 warga Desa Wakat berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan data tersebut, pemerintah desa menyalurkan bantuan berupa 30 unit perahu fiber yang didanai melalui alokasi Dana Desa secara bertahap. Kebijakan ini dinilai efektif karena mampu menghindari tumpang tindih penerima dan memastikan bantuan sampai pada sasaran yang tepat.
Kepala Desa Wakat, Taufik Angkareda, menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan berbasis data merupakan fondasi utama keberhasilan program-program desa.
“Kami ingin semua warga merasakan manfaat program pemerintah secara merata. Data yang akurat adalah pondasinya,” kata Taufik kepada media ini.
Langkah ini, menurut Taufik, juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi warga dalam proses pembangunan.
Model tata kelola pemerintahan seperti yang diterapkan Desa Wakat diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia. Di tengah dinamika nasional yang kerap diwarnai kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas, Wakat justru menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari tingkat paling bawah.
Dari Desa Wakat, mengalir pesan kuat bahwa pemerintahan yang baik tidak memerlukan kemewahan, tetapi membutuhkan kemauan untuk melibatkan warga, kejujuran dalam mengelola sumber daya, serta keberanian dalam mengambil keputusan berbasis data.
Peliput : Kifli Dotinggulo
