DetailNews.id, Tanjung Selor – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Bulungan mempertegas komitmennya dalam membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Selasa (7/4/2026), langkah konkret penguatan layanan ketenagakerjaan inklusif mulai dipacu.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Disnakertrans Bulungan ini dibuka langsung oleh Kepala Disnakertrans Bulungan, Hasanuddin. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk mendorong transparansi, partisipasi, serta peningkatan kualitas layanan administrasi ketenagakerjaan yang ramah disabilitas.
Sejumlah pihak turut dilibatkan, mulai dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, serikat pekerja, hingga lembaga pendidikan seperti SLB. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, Hasanuddin menegaskan bahwa penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi kunci dalam memastikan layanan berjalan optimal.
“ULD kami siapkan agar pelayanan administrasi hingga penempatan kerja bagi penyandang disabilitas bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia mengakui, permintaan tenaga kerja disabilitas dari perusahaan masih relatif minim. Namun, pihaknya tidak tinggal diam. Berbagai simulasi layanan hingga program pembinaan terus dilakukan, termasuk kolaborasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) melalui program magang dan penempatan kerja di sektor UMKM.
Hasilnya mulai terlihat. Sejumlah lulusan SLB di Bulungan telah terserap di sektor usaha kecil dan menengah, bahkan ada yang mendapatkan dukungan usaha mandiri dari pelaku usaha lokal.
“Ini bukti bahwa teman-teman disabilitas mampu bersaing dan produktif jika diberi kesempatan,” ujarnya.
Disnakertrans pun mendorong pelaku usaha, termasuk sektor UMKM dan perusahaan besar, untuk mulai membuka ruang kerja yang lebih inklusif. Apalagi, regulasi nasional telah mengamanatkan perusahaan untuk mempekerjakan minimal 1 persen tenaga kerja disabilitas.
Menurut Hasanuddin, peluang kerja bagi penyandang disabilitas sangat terbuka, khususnya di bidang administrasi, komputer, jasa, hingga usaha mandiri berbasis UMKM yang menyesuaikan kemampuan individu.
Tak hanya itu, Disnakertrans juga siap menyiapkan pelatihan berbasis kebutuhan industri guna memastikan tenaga kerja disabilitas memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar.
“Kalau dunia usaha butuh keterampilan tertentu, kami siap fasilitasi pelatihannya. Tujuannya jelas, agar tenaga kerja disabilitas benar-benar siap kerja,” katanya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemkab Bulungan berharap tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, sekaligus membuka jalan bagi penyandang disabilitas untuk mandiri dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Peliput: Amin
