DetailNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan usaha penyulingan nilam sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu, Dani Iqbal Mokoginta, menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong sektor ini agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.
“Usaha penyulingan nilam ini sangat menjanjikan, namun karena tergolong baru, kami akan melakukan kajian mendalam terkait mekanisme dan regulasinya agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Mokoginta, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jumat (14/06/2025).
Ia menekankan pentingnya studi komprehensif untuk memastikan kebijakan pemungutan retribusi terhadap pelaku usaha penyulingan nilam tidak menimbulkan kesan pungutan liar (pungli). “Kami berharap kajian ini dapat menghasilkan regulasi yang berpihak pada petani dan pengusaha, namun tetap memberikan pemasukan bagi daerah,” tambahnya.
Selain mendukung penguatan PAD, DPRD juga akan mendorong hadirnya regulasi perlindungan terhadap petani nilam. Perlindungan tersebut direncanakan akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor pertanian lokal.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD lainnya, Sande Dodo dari PDI Perjuangan. Ia menilai penyulingan nilam memiliki potensi ekonomi yang besar dan layak untuk dioptimalkan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah. “Potensinya sangat besar untuk meningkatkan PAD. Namun, tentu harus ada payung hukum yang jelas. Intinya, kami di DPRD sangat mendukung usaha ini berkembang dan berkontribusi bagi Kotamobagu,” tegasnya.
Dengan langkah ini, DPRD Kotamobagu berharap usaha penyulingan nilam tidak hanya menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Peliput : Owen Bangki/Yardi Harun
