DetailNews.id – Dua surat resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu terkait kegiatan pembagian bendera merah putih dalam rangka HUT ke-80 RI beredar luas di masyarakat dan memunculkan pertanyaan terkait kejelasan koordinasi internal pemerintah daerah.
Surat pertama, bertanggal 10 Juni 2025, dengan nomor 003/Setda.KK/318/VI/2025, ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, Moh. Agung Adati, ST, M.Si. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kota memohon bantuan bendera kepada pihak eksternal untuk kemudian dibagikan kepada keluarga pra-sejahtera, sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional “Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih”.
Sebagai narahubung, surat ini mencantumkan nama Hasannah Mokoagow beserta nomor kontaknya.
Namun, pada 24 Juli 2025, muncul surat kedua dengan nomor 003/Setda.KK/390/VII/2025, ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nasli Paputungan, SE. Surat ini bukan hanya memuat permohonan dukungan bendera, tetapi juga menyisipkan kegiatan tambahan bertajuk “Kotamobagu Bersinar” (Bersih Narkoba) dengan anggaran terperinci senilai Rp52,5 juta.
Rincian anggaran tersebut mencakup kaos relawan, konsumsi, sound system, dekorasi, spanduk, hingga biaya tak terduga, yang turut dilampirkan bersama proposal kegiatan.
Perbedaan isi, tujuan teknis, serta pejabat penandatangan dalam dua surat serupa tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah ini bentuk tumpang tindih agenda, duplikasi permintaan bantuan, atau bahkan ketidakterpaduan koordinasi internal di lingkup Pemkot Kotamobagu.
“Kalau kegiatan dan tujuannya sama, kenapa harus ada dua surat dengan nama asisten berbeda? Ini rawan disalahartikan dan bisa memunculkan persepsi negatif,” ujar seorang sumber internal Pemkot yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa tokoh masyarakat juga mendesak agar Sekretaris Daerah Pemkot Kotamobagu memberikan penjelasan terbuka untuk menghindari kesan manipulatif atau ketidaktertiban birokrasi.
“Surat permohonan bantuan seperti ini harus melalui satu pintu dan diawasi dengan ketat. Jangan sampai publik menilai ini sebagai upaya menggandakan proposal,” kata seorang tokoh masyarakat di Kotamobagu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Kotamobagu, termasuk dari Asisten I Nasli Paputungan yang belum membalas saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Kendati demikian, beberapa pejabat internal menegaskan bahwa masing-masing surat memiliki pendekatan kegiatan berbeda yang satu fokus pada pembagian simbol nasionalisme, dan yang lain menyatukan tema pembinaan masyarakat melalui gerakan bersih narkoba.
Seorang pejabat menyebut bahwa perbedaan tanda tangan dan konsep bukan berarti adanya penyimpangan, melainkan refleksi dari multitugas kegiatan yang dikerjakan oleh beberapa bagian berbeda di lingkup Sekretariat Daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai, dalam era transparansi dan akuntabilitas saat ini, setiap bentuk kegiatan yang bersifat penggalangan dana atau permohonan bantuan, apalagi yang dikeluarkan oleh pemerintah, harus dijaga dari potensi multitafsir.
“Publik tidak salah bila menuntut kejelasan. Karena setiap surat keluar mencerminkan kredibilitas institusi,” ujar analis tata kelola pemerintahan dari Manado.
Masyarakat kini menanti klarifikasi resmi dari Pemkot Kotamobagu agar isu ini tidak berkembang menjadi polemik yang menutupi semangat nasionalisme menjelang 17 Agustus.
Peliput : Owen Bangki
