DetailNews.id, Buol – Program pengadaan sapi di Desa Guamonial, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, memicu kehebohan di kalangan masyarakat. Pasalnya, proyek yang menggunakan dana desa mencapai ratusan juta rupiah itu diduga tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
Dari informasi yang dihimpun redaksi, program pengadaan sapi tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Berdasarkan data laporan desa, sebanyak 20 ekor sapi diadakan pada tahun 2022 dan 5 ekor pada tahun 2023. Namun, hingga kini masyarakat mengaku tidak pernah melihat keberadaan sapi-sapi tersebut.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (23/10/2025), Penjabat (Pj) Kepala Desa Guamonial membenarkan adanya program pengadaan sapi tersebut.
“Pengadaan sapi tahun 2022 sebanyak 20 ekor, dan tahun 2023 sebanyak 5 ekor. Tapi sampai saat ini, sapi-sapi itu memang belum ada,” ujar Pj Kepala Desa saat ditemui wartawan DetailNews.id.
Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa program pengadaan sapi yang tercatat dalam laporan realisasi alat produksi dan pengolahan peternakan tersebut bersifat fiktif atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap proses pengadaan barang dan jasa desa wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.
Jika benar terdapat mark-up harga atau barang yang tidak terealisasi, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai penyimpangan anggaran.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dijerat dengan pidana korupsi.
Masyarakat Desa Guamonial mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pengadaan sapi fiktif ini. Mereka menilai, kasus semacam ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami minta pihak hukum jangan tinggal diam. Periksa semua yang terlibat. Dana desa itu uang rakyat, jadi harus benar-benar tepat sasaran,” ungkap salah satu warga kepada DetailNews.id.
Warga berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah desa lainnya, agar pengelolaan dana desa dilakukan secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Peliput : Irwansyah
