DetailNews.id, Tarakan — Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kalimantan Utara bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, menggelar Dialog Publik bertema “Sinergi FKDM, Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Eskalasi Konflik Sosial” di Hotel Lotus Panaya, Tarakan, Senin (29/12/2025).
Kegiatan dihadiri Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda), Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltara, Kapolres Tarakan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kepemudaan.
Ketua FKDM Provinsi Kaltara Achmad Djufrie, SE., MM., mengatakan FKDM memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi serta melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik sosial di Kaltara.
Menurutnya, Kaltara merupakan daerah dengan tingkat keberagaman suku, budaya, dan kepentingan yang tinggi. Keberagaman harus dipandang sebagai anugerah sekaligus kekuatan, namun tetap perlu dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi konflik.
“Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan adalah kekuatan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi potensi konflik,” ujar Achmad Djufrie dihadapan peserta dialog, Senin (29/12/25).
Ia mencontohkan keberagaman diantaranya suku Dayak, Tidung, Bugis, Jawa, Tionghoa, dan suku lainnya sebagai kekayaan sosial yang patut disyukuri dan dijaga bersama.
Achmad Djufrie yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Kaltara, mengingatkan konflik sosial kerap berawal dari persoalan kecil, seperti kesalahpahaman, isu sosial, hingga penyebaran informasi yang tidak akurat.
Karena itu, FKDM berperan sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, dengan cara menjaring laporan warga, menganalisis potensi ancaman sosial, serta menyampaikan rekomendasi berbasis fakta lapangan kepada pihak terkait, termasuk kepolisian.
“Setiap informasi yang kami terima dicatat secara sistematis, dianalisis, lalu disampaikan kepada pemerintah daerah dan unsur terkait,” ujar Achmad.
Achmad Djufrie menegaskan, FKDM bekerja secara preventif agar potensi konflik dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang lebih luas. Keberadaan FKDM, lanjutnya, memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
“FKDM hadir untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas daerah. Kewaspadaan dini dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci mencegah konflik sosial,” jelasnya.
Sementara itu, mewakili Kapolda Kaltara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., Wakapolda Brigjen Pol Andries Hermanto, S.I.K., S.H., M.Si., mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kewaspadaan dini dan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.
Ia menerangkan, keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tanggung jawab Polri dan TNI, melainkan seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, karakter Kaltara sebagai provinsi perbatasan dan daerah otonomi baru membuat dinamika sosial dan mobilitas penduduk cukup tinggi.
“Keberagaman suku, agama, dan budaya adalah kekuatan besar yang harus dijaga agar tidak menjadi sumber konflik. Kondusivitas yang ada harus kita jaga bersama,” ujar Brigjen Pol Andries
Wakapolda juga menekankan pentingnya deteksi dini gejala sosial serta mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan community policing. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, bijak bermedia sosial, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol Andries juga menyampaikan pesan Kapolda Kaltara kepada masyarakat, di antaranya:
1. Menjaga persatuan dan kesatuan antarwarga masyarakat.
2. Polri berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks di media sosial.
4. Saling menghormati di tengah keberagaman sebagai kekuatan bangsa.
“Kapolda berpesan, konflik sosial dapat dicegah melalui kewaspadaan dini dan kolaborasi semua pihak, perbedaan adalah kekuatan. Harmoni harus dijaga agar Kaltara tetap aman, tertib, damai, dan sejahtera,” tutup Wakapolda.
Peliput: Raden
