DetailNews.id – Delapan bulan sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) periode 2025–2030, pasangan Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid dinilai berhasil menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, satu hal yang terus menjadi tanda tanya publik: kapan rotasi jabatan dilakukan?
Isu rotasi atau rolling jabatan di tubuh Pemkab Bolsel kian santer terdengar, baik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat luas. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret yang menunjukkan akan adanya perombakan struktural secara signifikan.
Padahal, rotasi jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi. Ia bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari penyegaran organisasi, penataan manajemen, serta penguatan kinerja dan adaptasi terhadap tantangan baru.
Rotasi yang dirancang dengan prinsip meritokrasi dan evaluasi kinerja akan menjadi bukti komitmen kepemimpinan Iskandar–Deddy terhadap profesionalisme birokrasi. Sebaliknya, jika dilakukan asal-asalan atau sarat kepentingan, langkah tersebut justru bisa menjadi bumerang politik.
“Rotasi adalah momentum penting. Publik ingin melihat arah baru dan semangat perubahan di awal periode ini, bukan hanya melanjutkan apa yang sudah ada,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di wilayah Bolaang Mongondow Raya.
Dalam dua periode sebelumnya, Iskandar–Deddy dikenal mampu menjaga stabilitas dan harmoni politik di daerah. Kini, saat memasuki babak baru kepemimpinan, ekspektasi publik meningkat, termasuk terhadap langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Rotasi jabatan yang tepat waktu dan berbasis objektivitas akan mempercepat proses reformasi birokrasi, mendorong inovasi di setiap perangkat daerah, serta memberi ruang bagi ASN berprestasi untuk tampil dan berkontribusi lebih besar.
Meski begitu, rotasi juga tidak boleh dilaksanakan tergesa-gesa. Risiko pergantian yang tidak terencana, atau sekadar didasarkan pada kedekatan pribadi, justru berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, bahkan mengganggu kesinambungan program.
Oleh karena itu, transparansi, komunikasi, dan ketepatan momentum menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Kini, birokrasi Bolsel dinilai membutuhkan penyegaran. Ibarat mesin yang terus berjalan, namun perlu “penyetelan ulang” agar lebih bertenaga menghadapi tantangan lima tahun ke depan.
Publik menanti, apakah Iskandar–Deddy akan menjadikan rotasi ini sebagai simbol transisi menuju penguatan sistem pemerintahan, atau justru melewatkan momentum penting tersebut.
Peliput : Taufik Dali
