DetailNews.id, Tarakan – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A., memberikan catatan kritis terkait implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama warga serta jajaran ketua RT Juata Kerikil dan Permai di Malabar Cafe, Tarakan, Sabtu (7/3/2026).
Deddy menjelaskan, saat ini anggaran negara tengah mengalami penyesuaian besar-besaran akibat hadirnya sejumlah program prioritas pemerintah pusat. Dua program yang menyedot anggaran sangat besar, kata dia, adalah MBG dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Anggaran negara kita menganut sistem zero sum game. Artinya, ketika satu program mendapat porsi besar, maka program atau sektor lain harus dikurangi, bahkan bisa hangus,” ujar Deddy.
Ia mengungkapkan, sumber pendanaan program MBG diambil dari berbagai sektor penting, mulai dari dana pendidikan, subsidi kesehatan seperti BPJS, hingga pemotongan dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
Dampak kebijakan tersebut juga dirasakan di Kota Tarakan. Ia memperkirakan terjadi pemotongan anggaran daerah yang cukup signifikan untuk mendukung program tersebut.
“Anggaran pemerintah kota itu dipotong untuk dikasih ke MBG. Jadi kalau masyarakat melihat jalanan masih berlubang atau bantuan untuk RT tidak se-royal dulu, perlu dipahami karena anggarannya memang menjadi terbatas,” jelasnya.
Selain MBG, Deddy juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menyebut sebagian besar sumber pendanaan program tersebut berasal dari alokasi dana desa.
Pengurangan dana desa berpotensi menimbulkan persoalan di tingkat akar rumput, khususnya antara warga dan kepala desa.
Meski demikian, Deddy menegaskan secara prinsip dirinya mendukung tujuan dari kedua program tersebut, yakni pemenuhan gizi anak serta penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Namun, ia mengkritik metode pelaksanaannya yang dinilai belum tepat sasaran.
“Kami tidak menolak programnya, tapi cara melakukannya. Harusnya anggaran ratusan triliun itu melibatkan warung-warung di sekitar sekolah agar ekonomi kerakyatan berputar. Jangan sampai anggaran besar ini justru hanya dinikmati segelintir pihak yang punya modal besar membangun infrastrukturnya,” tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Deddy juga meminta masyarakat, khususnya para ketua RT sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan, untuk membantu memberikan pemahaman kepada warga mengenai kondisi anggaran nasional saat ini.
Ia berharap masyarakat tetap optimistis dan terus berikhtiar sembari menunggu kondisi anggaran negara kembali stabil.
Peliput: Raden
