DetailNews.id, Tanjung Selor – Unggahan media sosial yang diduga berasal dari HMI Cabang Tanjung Selor menuai sorotan karena dinilai memuat informasi spekulatif serta visual yang dianggap tidak pantas terhadap tokoh publik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Optimis Dan Yakin (GEMOY), Alkindi Bilfaqih, menilai konten yang beredar belum terverifikasi kebenarannya dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Menurutnya, informasi yang beredar mengandung tuduhan yang diarahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara serta turut menyasar kader Partai Gerindra. Ia menilai, penyampaian tersebut tidak mencerminkan profesionalisme, melainkan lebih bernuansa politis dan dipicu oleh ketidaksukaan pihak tertentu.
“Sangat disayangkan jika informasi yang belum jelas kebenarannya langsung disebarkan. Hal ini bisa memicu kesalahpahaman dan reaksi berlebihan dari pihak lain,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menyoroti adanya pihak yang terprovokasi hingga merespons dengan cara yang dinilai berlebihan. Menurutnya, kondisi tersebut memperkeruh situasi dan berpotensi menimbulkan konflik yang tidak perlu.
Alkindi menegaskan bahwa sebagai organisasi mahasiswa, seharusnya setiap informasi yang akan dipublikasikan terlebih dahulu diklarifikasi secara mendalam. Ia mendorong agar penyampaian aspirasi dilakukan melalui jalur yang tepat, baik melalui mekanisme konstitusional maupun ruang dialog yang terbuka.
Selain itu, ia menyayangkan adanya konten yang mengedit wajah tokoh publik, termasuk Gubernur dan Presiden, menjadi bentuk yang dinilai tidak pantas. Ia menilai tindakan tersebut melanggar etika dan tidak mencerminkan budaya kritik yang sehat.
“Dalam demokrasi, kritik itu penting sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kritik juga harus disampaikan dengan etika dan menghormati nilai-nilai yang berlaku,” tegasnya.
Bahwa penggunaan visual yang mengarah pada penghinaan fisik atau personal tidak dapat dibenarkan, karena berpotensi masuk dalam kategori body shaming dan merendahkan martabat individu.
Lebih lanjut, Alkindi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terbuka terhadap kritik dan masukan. Ia mengajak pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan ruang dialog secara langsung guna menghindari kesalahpahaman.
Ia berharap, ke depan para aktivis, khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan, dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik dengan tetap menjunjung tinggi etika, akurasi informasi, serta nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia.
“Silakan menyampaikan kritik, tapi tetap dengan cara yang beradab dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Peliput: Raden
