DetailNews.id, Sulut – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Gubernur Yulius secara tegas mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi legal bagi aktivitas penambangan rakyat di Sulawesi Utara yang selama ini masih berada dalam ketidakpastian hukum.
“Ini adalah janji saya kepada masyarakat. Penambang rakyat harus mendapat kepastian hukum agar dapat bekerja dengan aman, tenang, dan bermartabat,” ujar Gubernur Yulius dalam paparannya.
Ia menegaskan bahwa legalisasi pertambangan rakyat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, diperlukan regulasi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Dalam RDP tersebut, Gubernur Yulius memaparkan tujuh poin strategis, antara lain kejelasan identitas penambang rakyat, penambahan kuota BBM bersubsidi, pengaturan pajak alat berat, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengaturan tata niaga hasil tambang, keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan pendampingan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta percepatan izin pinjam pakai kawasan hutan.
Usulan dan gagasan tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi XII DPR RI. RDP ini turut dihadiri Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno, sebagai bagian dari upaya penyusunan kebijakan nasional pertambangan rakyat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.*
Peliput : Dade Paputungan
