DetailNews.id – Menyikapi lonjakan harga beras di sejumlah wilayah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bergerak cepat dengan meluncurkan langkah-langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pangan di tingkat masyarakat. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah daerah akan mulai melakukan intervensi harga secara langsung mulai pekan depan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bolmong, I Wayan Mudiyasa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun skema pengendalian harga secara bertahap yang mencakup pendistribusian beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) serta pemanfaatan cadangan pangan daerah.
“Distribusi beras SPHP akan digencarkan secara masif di delapan kecamatan. Mekanismenya melalui kios pangan, Rumah Pangan Kita (RPK), serta pelaksanaan operasi Gerakan Pangan Murah (GPM) secara besar-besaran,” ujar Wayan usai rapat koordinasi bersama pimpinan daerah.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi menjaga keterjangkauan harga beras bagi konsumen, sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia di pasar-pasar lokal. Kegiatan intervensi ini akan melibatkan jaringan distribusi pangan yang sudah ada, termasuk pelaku usaha pangan dan perangkat desa.
Tak hanya itu, Pemkab Bolmong juga akan segera menyalurkan 10 ton Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) ke enam desa yang telah teridentifikasi sebagai wilayah rawan pangan.
“Penyaluran cadangan pangan ini bertujuan untuk menekan potensi krisis pasokan di wilayah rentan serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi,” jelas Wayan.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan pangan dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pusat juga akan dipercepat, sejalan dengan hasil rapat koordinasi terakhir antara instansi teknis dan stakeholder terkait.
Langkah-langkah strategis ini mendapat dukungan dari legislatif. Anggota DPRD Bolmong, Amri Modeong, menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diambil Pemkab Bolmong dalam menghadapi situasi kenaikan harga bahan pokok.
“Langkah ini sangat tepat dan patut diapresiasi. Pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat, apalagi saat daya beli mulai tertekan akibat naiknya harga beras. Kami di DPRD siap mendukung kebijakan pengendalian ini, baik dari sisi penganggaran maupun pengawasan di lapangan,” ujar Amri Modeong.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak, termasuk aparat desa, BUMDes, dan distributor lokal agar intervensi ini benar-benar efektif dan tidak berhenti hanya sebagai program seremonial.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian. Karena itu pengawasan distribusi harus diperketat dan data sasaran diperjelas,” tambahnya.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Aksi ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab Bolmong dalam menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan ketahanan pangan daerah di tengah tekanan inflasi pangan nasional.
“Kami berharap intervensi ini tidak hanya menstabilkan harga beras, tetapi juga menjaga ketahanan pangan secara menyeluruh di seluruh wilayah Bolmong,” tutup Wayan.
Peliput : Dayat Gumalangit
