DetailNews.id, Gorontalo – Menjelang Bulan Suci Ramadan, kelangkaan LPG 3 kilogram di Kota Gorontalo memicu kritik keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan Pemerintah Kota dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Melalui Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP), Syawal Hamjati, HMI menyebut kelangkaan gas subsidi bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan problem tata kelola yang serius.
Di lapangan, masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Bahkan, harga di tingkat pengecer dilaporkan melonjak hingga Rp30.000–Rp35.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berada di kisaran Rp18.000. Kondisi tersebut disebut terjadi di berbagai wilayah Kota Gorontalo.
“Kalau menjelang Ramadan saja pemerintah kota tidak mampu menjamin ketersediaan gas subsidi untuk rakyat kecil, lalu apa yang sebenarnya sedang dikelola? Ini bukan hanya kelalaian administratif, ini kegagalan menjalankan fungsi dasar pemerintahan,” tegas Syawal.
Menurut HMI, LPG 3 kg merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat kecil, termasuk ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, pelaku UMKM, dan warung kecil. Ketika distribusi tidak terkendali dan harga melonjak tanpa pengawasan ketat, pemerintah dinilai gagal menjalankan fungsi kontrol terhadap stabilitas pasar.
HMI juga menyoroti efektivitas program pasar murah yang digagas pemerintah kota. Mereka menilai program tersebut tidak akan berdampak signifikan apabila kebutuhan dasar seperti LPG tetap langka.
Selain itu, HMI menduga adanya potensi permainan distribusi akibat lemahnya pengawasan. Organisasi ini mendesak pemerintah kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, audit pangkalan dan agen, serta mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
HMI Cabang Gorontalo bahkan menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan terukur dari pemerintah kota untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Ramadan seharusnya menjadi momentum ketenangan, bukan kecemasan karena kebutuhan pokok sulit didapat. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata,” tutup Syawal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Gorontalo belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan HMI Cabang Gorontalo.
Peliput : Idhar
