DetailNews.id, Semarang – Sejumlah kalangan masyarakat dan pedagang pasar di Kota Semarang angkat suara terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta penyalahgunaan aset pemerintah yang menyeret nama oknum pejabat di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Situasi ini dinilai mencoreng citra pemerintahan dan bertolak belakang dengan semangat “Semarang Hebat” yang selama ini digaungkan oleh Wali Kota Semarang.
Berdasarkan berbagai laporan dan temuan di lapangan, sejumlah nama pegawai dan pejabat teras Dinas Perdagangan Kota Semarang disebut-sebut terlibat dalam praktik yang dinilai tidak pantas di lingkungan dinas. Para pihak tersebut diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
“Sudah tidak pantas mereka tetap duduk di kursi Dinas Perdagangan. Perbuatan mereka mencederai pedagang dan membuat malu Kota Semarang,” ujar salah satu pedagang Pasar Dargo yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (1/11/2025).
Masyarakat menilai situasi ini sangat memprihatinkan dan mendesak Wali Kota Semarang agar turun tangan secara tegas tanpa pandang bulu. Warga mengingatkan bahwa dalam prinsip tata kelola pemerintahan, tidak boleh ada perlakuan istimewa atau “anak emas” dalam penegakan disiplin aparatur.
“Kalau mau Semarang benar-benar hebat, maka yang seperti ini harus dibersihkan. Jangan biarkan jabatan dijadikan alat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dari rakyat. Ada yang menjadikan ruko kos-kosan, kuliner dipungut mahal, bahkan toko dijual pejabat macam apa itu,” tegas seorang warga Semarang Tengah.
Desakan serupa juga muncul di berbagai kanal media sosial dan forum warga. Banyak warganet menilai keberadaan pejabat teras di Dinas Perdagangan justru menimbulkan keresahan karena disebut-sebut merangkul oknum yang berperilaku tidak profesional dan memperburuk citra birokrasi di mata publik.
Sejumlah tokoh masyarakat menyatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang harus segera dievaluasi total. Mereka berharap Wali Kota segera menonaktifkan pejabat yang diduga terlibat pelanggaran sambil menunggu proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
“Dinas Perdagangan bukan tempat bermain uang atau ajang mencari keuntungan pribadi. Kami berharap Wali Kota segera mengambil langkah konkret agar nama baik kota ini tidak semakin tercoreng,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Para pedagang pasar juga menuntut agar Wali Kota Semarang segera melakukan perombakan menyeluruh di Dinas Perdagangan, termasuk mengembalikan fungsi-fungsi fasilitas umum sebagaimana mestinya. Mereka menyoroti persoalan tempat usaha di SCJ yang disebut diberikan secara tidak sesuai aturan, serta meminta Pasar Dargo dikembalikan ke fungsi semula sesuai arahan Komisi B DPRD Kota Semarang.
Masyarakat menegaskan bahwa ketegasan Wali Kota Semarang dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian nyata komitmen kepemimpinan yang bersih dan berintegritas.
“Bola sekarang ada di tangan Wali Kota. Saatnya masyarakat melihat bagaimana tindakan Agustina Wilujeng dalam menegakkan hukum yang berlaku. Apakah mampu menjadi pemimpin yang tegas, atau justru membiarkan kerikil kecil menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Kota Semarang,” tutup seorang pedagang Pasar Dargo.
Peliput : Dwi Raharjo
