DetailNews.id, Bitung — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menegaskan peran strategisnya sebagai mitra negara dalam memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan nnelayan.
Melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kota Bitung, HNSI di bawah kepemimpinan Mario Mamuntu, S.AB, memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat guna memastikan keberpihakan negara terhadap nelayan kecil dan tradisional.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kolaborasi HNSI DPC Kota Bitung dengan Pemerintah Kota Bitung, Dinas Perikanan, serta penyuluh perikanan, dalam kunjungan kerja dan sosialisasi program strategis pemerintah di Kelurahan Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Senin (9/2/2026).
Ketua HNSI DPC Kota Bitung, Mario Mamuntu, menegaskan bahwa tantangan nelayan hari ini tidak cukup dijawab dengan pendekatan administratif semata, melainkan membutuhkan keberanian politik dan keberpihakan kebijakan.
“Nelayan membutuhkan kehadiran negara yang nyata, bukan sekadar program di atas kertas. HNSI mendorong agar seluruh kebijakan perikanan, baik pusat maupun daerah, berpihak pada nelayan kecil, melindungi ruang hidup mereka, dan memperkuat kemandirian ekonomi pesisir,” tegas Mario Mamuntu.
Ia menambahkan, langkah HNSI di daerah merupakan implementasi langsung dari garis kebijakan organisasi di tingkat nasional dan provinsi, sejalan dengan arahan Ketua HNSI DPD Sulawesi Utara yang juga Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J. Mailangkay.
“Arahan pimpinan HNSI jelas, organisasi harus menjadi jembatan antara negara dan nelayan. Sinergi dengan pemerintah daerah adalah instrumen politik kebijakan untuk memastikan nelayan tidak tertinggal dalam agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung, Sadat Minabari, S.IK., M.Si, menekankan bahwa kolaborasi dengan HNSI memperkuat efektivitas program strategis perikanan, termasuk pemanfaatan bantuan rumpon secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“HNSI memiliki basis dan legitimasi kuat di lapangan. Kolaborasi ini memastikan program pemerintah berjalan efektif, tidak memicu konflik, serta mendukung peningkatan produksi perikanan yang berwawasan lingkungan,” kata Sadat.
Sementara itu, Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Bitung, Whining Purnadwiyanti, menilai sinergi HNSI dan pemerintah sebagai fondasi tata kelola perikanan yang inklusif.
“Ketika organisasi nelayan dilibatkan secara aktif, program tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memperkuat posisi tawar nelayan dalam sistem pembangunan perikanan nasional,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari pemerintah wilayah. Lurah Batu Putih Bawah, Berkatrina Masala, SPt., M.Si, menilai kehadiran HNSI membawa dampak strategis bagi konsolidasi nelayan di tingkat akar rumput.
“HNSI menjadi penghubung penting antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil nelayan. Kami di wilayah siap mendukung penuh kolaborasi ini,” tuturnya.
Kolaborasi HNSI dan Pemkot Bitung ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat arsitektur kebijakan perlindungan nelayan nasional, sekaligus menegaskan posisi HNSI sebagai mitra strategis negara dalam menjaga kedaulatan pangan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Peliput : ical
 menegaskan peran strategisnya sebagai mitra negara dalam memperjuangkan){kind=link}