DetailNews.id, Muna Barat – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat strategi optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2025 melalui digitalisasi layanan, percepatan pendaftaran tanah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kepala BPN Mubar, Edison, mengatakan langkah yang telah dilakukan antara lain sosialisasi aktif di media sosial mengenai kemudahan layanan pertanahan, integrasi data spasial dan sertipikat elektronik, serta transformasi sistem pelayanan konvensional menjadi digital. Masyarakat juga didorong memanfaatkan aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk mengakses informasi bidang tanah dan antrean layanan secara daring.
Selain itu, percepatan pendaftaran tanah dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pendaftaran sporadis atas inisiatif masyarakat.
“Kedepan, peningkatan integritas dan kompetensi SDM menjadi fokus utama untuk mendukung pelayanan yang lebih transparan dan efisien.” ungkap Edison saat dihubungi awak Media, Rabu (19/11/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong penggunaan layanan pertanahan secara luas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan PNBP.
Untuk menyikapi hal itu, Edison mengatakan, Kantor Pertanahan Mubar secara rutin melakukan evaluasi kinerja melalui pertemuan daring dan koordinasi harian bersama Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan berdasarkan evaluasi sementara, realisasi target PNBP tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Hal ini disebabkan oleh tingginya capaian sertifikasi tanah melalui program PTSL, yang mengurangi potensi layanan berbayar,” katanya.
Meski demikian tidak ditemukan kendala struktural yang signifikan, Kantor Pertanahan Muna Barat menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal perizinan lokasi dan tata ruang. Ketidaksesuaian data pertanahan dengan perizinan serta keterlambatan pelayanan di tingkat daerah dinilai dapat menghambat optimalisasi PNBP.
Edison menegaskan demi mencegah kebocoran PNBP dan mengantisipasi praktik mafia tanah, Kantor Pertanahan Muna Barat menerapkan sistem pengendalian internal yang mencakup standarisasi prosedur, pemantauan layanan, digitalisasi pembayaran, serta penguatan sistem pengaduan dan pelibatan publik.
“Kolaborasi dengan aparat penegak hukum juga harus diperkuat.” tegasnya
Selain itu harus ada dukungan yang dibutuhkan dari Kementerian ATR/BPN dan Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara seperti ketersediaan data spasial yang akurat, pemeliharaan sistem informasi, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan supervisi teknis.
“Dengan sinergi lintas sektor dan penguatan internal, BPN Muna Barat optimistis dapat meningkatkan realisasi PNBP secara signifikan pada tahun mendatang,” pungkasnya.
Peliput : Yus Misran