DetailNews.id – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa TNI dan Polri akan mengambil langkah tegas, terukur, dan sesuai ketentuan hukum untuk menanggapi meningkatnya aksi anarkis di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disampaikan usai rapat evaluasi keamanan bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara di Sentul, Sabtu (30/08/2025).
Kapolri menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung kepada dirinya dan Panglima TNI untuk memastikan negara hadir dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden memintakan kepada saya dan Panglima, khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami Panglima dan Kapolri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” kata Jenderal Sigit.
Kapolri juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang, tetapi tidak boleh dilakukan dengan merusak, menyerang, atau membakar fasilitas publik.
“Jika ada aksi yang berujung pada pembakaran, penyerangan, dan perusakan, maka itu sudah mengarah pada peristiwa pidana,” tegasnya.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambahkan bahwa seluruh jajaran TNI siap mendukung Polri dalam menjaga stabilitas nasional dan menindak setiap aksi yang mengancam keselamatan rakyat serta kedaulatan negara.
“TNI akan berdiri di belakang Polri untuk menjamin keamanan nasional. Kami tidak akan ragu bertindak tegas terhadap setiap bentuk ancaman terhadap ketertiban umum, selama tetap dalam koridor hukum dan sesuai perintah konstitusi,” ujar Panglima TNI.
Panglima juga menegaskan bahwa prajurit TNI akan tetap disiplin dan profesional dalam menjalankan tugasnya di tengah situasi yang memanas, dan meminta masyarakat untuk tidak terpancing provokasi.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Jangan biarkan pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi ini untuk memecah belah persatuan bangsa,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menyinggung perkembangan kasus tujuh anggota Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojek online hingga meninggal dunia. Ia memastikan proses hukum terhadap personel tersebut berlangsung cepat, transparan, dan tidak pandang bulu.
“Saya sudah perintahkan agar proses etik dilakukan secara maraton dan dalam waktu satu minggu harus sudah siap untuk disidangkan. Jika ditemukan unsur pidana, maka akan dilanjutkan ke proses pidana,” ujar Jenderal Sigit.
Sebagai bentuk keterbukaan, Polri membuka akses pengawasan bagi lembaga eksternal seperti Komnas HAM dan Kompolnas.
Menutup pernyataannya, kedua pimpinan tertinggi institusi pertahanan dan keamanan negara ini menyerukan solidaritas nasional dan menjaga kondusivitas menjelang masa transisi politik dan ekonomi yang dinilai sensitif.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda untuk bersama-sama menjaga persatuan. Keamanan negara adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Jenderal Agus Subiyanto.
Peliput : Agung Cakra
