DetailNews.id, Magelang – Gedung gerai dan gudang logistik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam dua pekan terakhir, mulai dilakukan pengerjaan di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dibalik pengerjaan fisik gedung tersebut, ada tanda tanya muncul dibenak sejumlah kepala desa (Kades). Tanda tanya inilah langsung direspon oleh Ketua Paguyuban Kades se-Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Sunandar Widiyanto.
Menurut Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Ngluwar mengenai dimulainya pembangunan fisik gerai dan gudang logistik KDMP, tentu pihaknya telah mengapresiasi dan mendukung penuh program ini. Namun, satu hal yang masih menjadi pemikiran mengenai status bangunan KDMP ini.
Karena itulah, Sunandar Widiyanto dengan tegas meminta agar pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai status bangunan KDMP tersebut.
Pasalnya, sejauh ini menurut Sunandar pihaknya belum mengetahui pasti apakah bangunan fisik KDMP yang dibangun di atas lahan milik Pemdes ini statusnya berupa hibah atau kredit.
“Kami sebagai Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Ngluwar, pada dasarnya mendukung KDMP. Apalagi ini program pemerintah pusat. Terapi, kami juga ingin segera mengetahui status bangunan KDMP ini, apakah nantinya bangunan ini hibah atau dibayar dengan sistim dicicil. Ini yang ingin kami ketahui segera,” ujar Sunandar yang juga Kades Ngluwar.
Selain masalah status bangunan, Sunandar juga belum tahu pasti mengenai isi jualan yang ada di gerai KDMP nanti. Bagi Sunandar, baik bangunan maupun barang jualan di gerai, ingin mengetahui pasti apakah tetap dicicil atau bagaimana.
“Termasuk masalah barang (isi) di gerai nanti, apakah juga dicicil atau bagaimana. Karena itu, sebagai Ketua Paguyuban Kades ingin mendapat kepastian,” tegas Sunandar.
Untuk diketahui, bahwa rumor yang beredar di tengah masyarakat saat ini dikabarkan bangunan KDMP dan barang jualan di gerai akan ditanggung oleh Pemdes dengan cara cicil melalui Dana Desa dari APBN. Hanya saja dalam rumor yang beredar itu, besaran cicilan pertahunnya disebutkan antara 30 persen hingga 40 persen.
“Kalau betul rumor yang beredar DD akan dipotong setiap tahun untuk membayar cicilan bangunan dan isi jualan di KDMP bisa dipastikan ada program kerja di desa yang sudah diagendakan akan tertunda pelaksanaannya. Ya, tertunda karena alokasi anggaran DD tidak akan cukup jika betul ada pemotongan anggaran untuk membayar cicilan bangunan KDMP,” kunci Sunandar.
Senada dengan Sunandar, beberapa Kades di wilayah Kecamatan Ngluwar dan Kecamatan Muntilan juga mengakui akan ada program di desanya tidak terlaksana jika DD dilakukan pemotongan untuk membayar cicilan bangunan KDMP.
Peliput : Islam
