DetailNews.id, Bulungan – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Utara mengadakan konsolidasi perjuangan percepatan pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) se-Kaltara. Konsolidasi terbatas dilaksanakan di Cafe Lumera, TanjungTanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin 27 Oktober 2025, dihadiri perwakilan KNPI Provinsi Kaltara, KNPI Bulungan, KNPI Nunukan dan KNPI Tarakan.
Perwakilan presidium yang hadir diantaranya perwakilan presidium CDOB Ibukota Provinsi Kaltara Tg. Selor dan perwakilan presidium CDOB Sebatik. Sedangakan perwakilan presidium CDOB Krayan, presidium CDOB Apo Kayan dan presidium CDOB Kabudaya belum dapat hadir.
Dalam pembukaan ketua KNPI Kaltara Niko Ruru, S.P., inisiator konsolidasi menyampaikan, upaya konsolidasi merupakan himbauan langsung dari Gubernur Kaltara H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum., dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Gubernur Kaltara menyemangati konsolidasi dalam rangka percepatan pemekaran CDOB se -Kaltara bersama presidium-presidium yang telah dibentuk,” kata Niko.
Persiapan awal kegiatan Niko dibantu Frans Jefry dan Muhammad Zaid Hadi. Niko, pemuda yang bernas dan progresif menyampaikan bahwa acara ini juga merupakan tindak lanjut dari acara seminar tentang CDOB yang diselenggarakan di KABUDAYA beberapa minggu sebelumnya.
Bahkan, Niko sudah membuat program selangkah lebih maju, berupa rencana keberangkatan ke Jakarta untuk audiensi dengan beberapa instansi di Jakarta yang dianggap dapat membantu percepatan, antara lain Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, Kantor Staf Presiden dan Kementrian Pertahanan.
“Komunikasi politik juga telah kami lakukan, dan mendapat sambutan baik dari perwakilan Kaltara di DPR RI antara lain ibu Rahmawati Zainal Paliwang, S.H., Ir. Dedi Sitorus dan Mayjend TNI (Purn) Hasan Saleh,” ujarnya.
Dibarengi motivasi dan inspirasi untuk memperkuat semangat dan kebersamaan, Niko menyampaikan kesepakatan bersama bahwa masing-masing presidium CDOB dan pengurus KNPI mempersiapkan adiminstrasi (data, peta, dan dokumen pelengkap lainnya) dan logistik yang dibutuhkan untuk melakukan keberangkatan ke Jakarta pada bulan November dalam rangka melakukan audiensi dengan pemerintah pusat.
Kapolda Kaltara, melalui Dirintelkam Polda yang diwakili Kasubdit Intel Bidang Politik Simanjuntak menyampaikan, Polda Kaltara mendukung percepatan DOB se-Kaltara karena kepentingan pertahanan keamanan di Perbatasan.
Sekretaris Jenderal KNPI Kaltara Sakti Abimanyu menyampaikan bahwa di Bulungan sudah pernah dilakukan deklarasi percepatan CDOB Tanjung Selor dan dibuat diskusi publik yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Kaltara dan senator Kaltara bapak Dr. Martin Billa.
“Dalam diskusi publik itu bapak Martin Bila menyatakan siap mendukung percepatan pemekaran CDOB Tanjung Selor,” bebernya.
Selanjutnya, Datu Buyung Perkasa, M.Pd., selaku wakil ketua Presidium CDOB Ibukota Provinsi Kaltara Tg.Selor menyampaikan bahwa Undang-Undang No.20 tahun 2012 telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjadikan Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kaltara.
Tugas presidium dan KNPI selanjutnya adalah:
- Mendorong pemerintah Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara untuk memenuhi persyaratan administrasi utama berupa pembentukan 3 (tiga) kecamatan baru dan persyaratan pelengkap lainnya;
- Memohon kepada pemerintah pusat untuk membuat kebijakan diskresi sebagai solusi atas masalah kebijakan moratorium pemekaran daerah dan moratorium pemekaran desa yang menjadi ganjalan utama bagi terbentuknya CDOB Kota Tg. Selor. Diskresi ini perlu karena Kaltara adalah daerah perbatasan, pintu masuk Narkoba dan merupakan daerah penyangga bagi IKN dan PSN KIPI Mangkupadi;
- Meminta dukungan bapak Gubernur Kaltara untuk mendirikan Kantor Perjuangan CDOB Se-Kaltara yang bertempat di Jakarta untuk mempersingkat rentang koordinasi antara presidium-presidium CDOB dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, Surya Nur S.T., perwakilan dari Presidium CDOB Sebatik menyatakan bahwa sejak lama Sebatik sudah dinyatakan layak sebagai DOB baru berdasarkan hasil kajian kampus ternama di Indonesia.
Pengurus presidium CDOB Sebatik yang lama telah melakukan berbagai hal dan memperoleh keberhasilan dalam pengurusan sampai ke tangan pemerintah pusat pada zaman pemerintahan presiden SBY.
Namun progres terhenti ketika presiden berikutnya Jokowi membuat kebijakan moratorium. Namun begitu, pemuda alumni kampus ternama di Yogya ini menyatakan bahwa presidium CDOB Sebatik yang baru telah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan audiensi ulang dengan pemerintah pusat dalam rangka membahas progres pembentukan CDOB Sebatik.
“Kami berharap rencana keberangkatan ke Jakarta dapat terlaksana dengan baik sehingga agenda percepatan yang digagas oleh KNPI Kaltara bersama presidium-presidium lainnya dapat kembali digalakkan,” harapnya.
Joko Supriyadi M.T., sebagai perwakilan masyarakat menegaskan bahwa persoalan pemekaran CDOB se Kaltara bukan hanya persoalan administrasi atau keperluan sekunder dalam pembangunan Kaltara, melainkan suatu persoalan hidup dan mati rakyat Kaltara.
Joko menjelaskan, ekspansi modal di Kaltara kebanyakan adalah ekspansi modal padat lahan yang dapat merampas ruang hidup rakyat Kaltara. Rakyat Kaltara jumlahnya kurang dari 1 juta jiwa dan tersebar di wilayah yang luasnya kurang lebih setengah pulau jawa, menjadikan kepadatan penduduknya sangatlah kecil sehingga mudah sekali termarginalkan oleh ekspansi modal padat lahan yang luar biasa terstruktur-sistematis-masif (TSM).
Apabila kecepatan ekspansi modal padat lahan lebih cepat daripada pembangunan manusia dan infrastruktur, maka ratusan ribu hektar lahan akan dikuasai oleh berbagai korporasi yang akan menimbulkan dampak buruk bagi rakyat Kaltara sehingga mereka akan terhegemoni secara budaya, tertindas secara politik dan tereksploitasi secara ekonomi.
Pemekaran CDOB se-Kaltara akan menjadi satu-satunya solusi agar pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur di Kaltara bisa dipercepat, sehingga meminimalisir berbagai dampak tersebut dan memperkuat integrasi nasional di wilayah perbatasan Indonesia.
“Apabila ini dibiarkan, maka Kaltara ke depan akan menjadi daerah yang kritis tidak layak menjadi tempat hidup bagi masyarakat, dan juga menjadi wilayah perbatasan rentan akan agresi pihak asing,” tutupnya.
Peliput : Raden
