DetailNews.id – Komisi I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas percepatan penyelesaian persoalan pembangunan perumahan dan sertifikasi lahan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Rapat berlangsung di ruang rapat utama DPRD Bolsel, Rabu (21/5/2025), dan dihadiri berbagai unsur penting.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolsel, Candra Husain, S.SiT., didampingi Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Maria Hutami Anggorowati, S.Tr., sejumlah anggota DPRD Komisi I, perwakilan masyarakat Desa Modisi, serta stakeholder terkait dari unsur pemerintah daerah dan teknis.
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor BPN Bolsel, Candra Husain, menjelaskan proses tahapan sertifikasi lahan yang sedang berjalan, termasuk sejumlah tantangan administratif dan teknis yang dihadapi di lapangan. Ia menyebutkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi lintas instansi untuk mempercepat penyelesaian proses tersebut.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi lahan relokasi ini, namun memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui secara prosedural. Komunikasi dan dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan,” ujar Candra Husain.
Diskusi berlangsung dinamis, dengan masukan kritis dan konstruktif dari para anggota DPRD yang menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi warga yang direlokasi, khususnya dalam menjamin hak atas tanah dan kelayakan hunian yang dibangun pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Bolsel, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Ia menyampaikan bahwa lahan relokasi untuk korban bencana harus segera memiliki kepastian hukum agar masyarakat bisa menjalani kehidupan baru dengan aman dan tenang.
“RDP ini menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk menghadirkan keadilan bagi warga yang menjadi korban bencana. Kami ingin semua proses, baik pembangunan rumah maupun legalitas lahannya, berjalan transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Desa Modisi turut menyampaikan aspirasi dan harapan agar proses penyelesaian tidak berlarut-larut, mengingat kondisi warga yang saat ini masih menempati lokasi sementara.
RDP ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara DPRD, BPN, dan pemerintah daerah, dalam menyelesaikan persoalan strategis pascabencana. Komisi I DPRD Bolsel berkomitmen melakukan pengawasan lanjutan dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya untuk memastikan progres di lapangan.
Peliput : Taufik Dali
