DetailNews.id, Baubau – Rapat kerja Anggota DPD RI Komite I bersama pemerintah dan masyarakat Kepulauan Buton (Kepton) yang digelar di Baruga Kesultanan Buton, Kota Baubau, Senin (17/11/2025), menghasilkan dukungan politik signifikan bagi perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Seluruh anggota Komite I yang hadir dalam forum tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembentukan provinsi baru itu.
Dalam keterangan persnya, Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, SIP, CM, NNLP, menilai pertemuan tersebut sebagai momentum penting bagi masyarakat Kepton untuk memperkuat dorongan politik kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, aspirasi pemekaran yang disampaikan dalam forum tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret dari masyarakat dan pemerintah daerah.
“Pertemuan antara Komite I DPD RI dengan pemerintah dan masyarakat se-Kepton di Baruga Keraton Buton merupakan saat yang tepat. Karena itu, kami meminta masyarakat Kepton untuk mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mengesahkan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton,” ujar Paul Finsen Mayor.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Kepton serta mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Buton agar berperan aktif mendukung proses pemekaran.
Paul Finsen Mayor turut meminta agar pemerintah daerah memberikan alokasi hibah sebesar Rp 5 miliar kepada Keraton Kesultanan Buton. Hibah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi lembaga adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Kami pastikan di 2028, Provinsi Kepulauan Buton itu akan didorong dan harus jadi sebuah provinsi,” tegasnya.
Rapat kerja ini menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan aspirasi masyarakat Kepulauan Buton, yang selama bertahun-tahun memperjuangkan status daerah otonomi baru demi pemerataan pembangunan, efektivitas layanan publik, dan penguatan identitas lokal.
Peliput : Nandar
