DetailNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (09/09/2025).
FGD yang mengusung tema “Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Pemungutan serta Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII-2024” ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, baik secara luring maupun daring.
Peserta kegiatan terdiri dari pimpinan partai politik, lembaga swadaya masyarakat pemerhati pemilu, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulut (Kesbangpol), serta Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kenly M. Poluan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya forum FGD ini sebagai wadah awal untuk mengkaji isu-isu teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki pelaksanaan pemilu mendatang.
“FGD ini merupakan kajian awal yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka perencanaan teknis pemilu ke depan,” ujar Kenly.
Sesi pemaparan materi disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Utara, Salman Saelangi. Ia membahas secara mendalam implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII-2024, khususnya terkait pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan daerah pemilihan (dapil) untuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Materi tersebut menjadi dasar diskusi yang melibatkan berbagai pandangan teknis dan politis dari peserta.
Dalam sesi diskusi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Boltim, Nugroho Lasabuda, turut menyampaikan tanggapan dan pandangan terhadap dinamika yang mempengaruhi penyusunan rancangan daerah pemilihan. Ia menyoroti pentingnya prinsip proporsionalitas, keterwakilan wilayah, serta akurasi data dalam penyusunan dapil agar tidak menimbulkan potensi ketimpangan representasi politik di masa mendatang.
“Penyusunan daerah pemilihan tidak lepas dari pengaruh dinamika demografis dan kepentingan representasi. Oleh karena itu, perlu kajian teknis yang kuat dan partisipatif untuk memastikan hasil yang akurat dan berkeadilan,” ungkap Nugroho dalam forum tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Utara, antara lain
- Awaluddin Umbola – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
- Meidy Tinangon – Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
- Lanny Ointu – Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
Kegiatan FGD ini diharapkan menghasilkan masukan-masukan strategis yang akan menjadi dasar penguatan regulasi teknis dan kebijakan KPU di masa mendatang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Peliput : Amingsih Mustapa
