Catatan Khusus: Aji Raden Sofyan Effendi
DetailNews.id, Balikpapan — Teman-teman yang kerap membaca catatan saya, mungkin jarang menemukan nama saya ditulis begitu lengkap, apalagi dengan label ADJI RADEN di depannya.
Ini bukan tanpa alasan. Sejak awal, saya memang sengaja menarik emosi dan kesadaran batin pembaca atas sebuah peristiwa yang patut saya sebut sebagai “Kilang Gagal Sejarah”.
Tulisan ini adalah refleksi emosi, sekaligus sikap moral saya sebagai bagian dari Keluarga Besar Kesultanan Kutai Kartanegara. Saya tidak turun ke jalan dengan demonstrasi fisik, meski mungkin itu akan terjadi suatu saat nanti. Hari ini, saya memilih berdemo melalui tulisan, dengan harapan ia menjadi pengingat tentang adab.
Siang itu di Balikpapan, di tengah deru mesin dan kemegahan Kilang Minyak RDMP yang baru saja diresmikan, sebuah peristiwa kecil terjadi, namun dengan tamparan makna yang besar. Presiden Prabowo Subianto membacakan absensi kehormatan. Suasana formal, kaku, dan penuh kepatuhan protokoler.
Nama demi nama dipanggil. Para pejabat pusat dan daerah berdiri gagah di barisan terdepan. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, memberikan hormat dengan penuh takzim.
Namun ketika nama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin, disebut, suasana mendadak hening. Presiden terdiam. Matanya mencari-cari.
Di sanalah Sang Sultan, duduk bersahaja di barisan belakang, jauh dari sorot utama, jauh dari kursi empuk barisan depan. Beliau berada di belakang para pejabat yang secara administratif berkuasa hari ini, namun secara historis hanyalah penumpang di atas tanah yang ditenun oleh leluhur Sang Sultan.
Presiden Prabowo, yang dikenal memiliki kepekaan terhadap dialektika sejarah, tampak masgul. Kegelisahan itu tak ia sembunyikan. Sebuah teguran pun meluncur, pendek, tajam, dan menghunjam: “Mengapa Yang Mulia ditaruh di bangku belakang?”.
Kalimat singkat, namun sarat makna. Apa hebatnya pejabat pusat dan daerah yang duduk di depan dibandingkan pemilik sejarah Kalimantan Timur ini?
Pertanyaan ini bukan sekadar soal tata letak kursi. Ia adalah gugatan filosofis terhadap ahistorisme, buta sejarah. Protokol negara dan daerah hari ini kerap terjebak pada jabatan struktural yang berumur seumur jagung, tetapi abai pada pemegang mandat peradaban yang usianya jauh melampaui Republik ini.
Karena itu, di mana pun Presiden membuka acara di daerah yang memiliki akar kesultanan, protokol negara, terlebih protokol daerah, wajib memahami sejarah setempat. Wajib. Bukan sunah.
Kita sering lupa, sebelum ada narasi besar tentang Indonesia, sebelum kejayaan Brawijaya di Majapahit atau Airlangga di Kahuripan, Kutai Martadipura telah berdiri sebagai tonggak pertama peradaban Nusantara.
Dalam darah Sultan Aji Muhammad Arifin mengalir garis waktu yang mencatat awal mula kita mengenal tulisan, tata negara, dan peradaban. Menempatkan Sultan di kursi belakang adalah simbol malpraktik sejarah.
Secara filosofis, ketika kita menaruh sejarah di barisan belakang, kita sedang mendorong masa depan ke dalam kegelapan. Bangsa yang amoral adalah bangsa yang memuja jabatan sesaat, namun mengecilkan akar yang menghidupinya.
Mungkin bagi sebagian pejabat, persoalan adab di atas administrasi ini terasa “biasa saja”. Sang Sultan pun tidak mempermasalahkannya. Beliau adalah sosok rendah hati, yang tidak mengejar validasi dari selembar undangan atau urutan kursi.
Namun, ketiadaan rasa hormat dari pihak protokoler adalah cermin retaknya etika kita sebagai bangsa.
Kita memberi nama Bandara di Balikpapan dengan nama Sultan Aji Muhammad Sulaiman, tetapi apa arti label megah di dinding beton jika dalam praktiknya kita justru menggeser pewarisnya ke barisan belakang dalam acara resmi yang dibuka langsung oleh Presiden?
Peristiwa ahistoris di RDMP Balikpapan ini adalah pelajaran tentang adab. Bahwa di atas aturan protokoler yang kaku, ada etika yang jauh lebih tinggi: menghormati asal-usul.
Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengingatkan kita semua. Beliau tidak sekadar mengatur kursi, beliau sedang memulihkan martabat sejarah yang nyaris tergilas oleh hiruk-pikuk birokrasi.
Jangan sampai kita menjadi bangsa yang menyembah jabatan, tetapi buta pada kemuliaan.
Sebab jabatan akan habis masanya, namun sejarah akan terus menghakimi: siapa yang tahu berterima kasih, dan siapa yang durhaka pada akarnya. (ASE)
