DetailNews.id, NTT – Pembangunan kantor Koperasi Merah Putih (KMP) di Desa Surunumbeng, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang dimulai pada 27 Desember 2025, memicu polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, pembangunan tersebut dilakukan di atas lahan milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surunumbeng tanpa adanya kesepakatan bersama yang jelas.
Lahan BUMDes yang selama ini menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi desa tersebut dilaporkan digusur menggunakan alat berat. Akibatnya, sejumlah tanaman produktif seperti kacang panjang, buncis, terong, mentimun, dan cabai yang siap panen rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.
Salah seorang warga Desa Surunumbeng yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa kerugian material akibat penggusuran tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp80 juta. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena lokasi pembangunan kantor KMP sebelumnya disepakati berada di area bawah Kantor Desa Surunumbeng, bukan di atas lahan BUMDes.
“Awalnya sudah ada kesepakatan lokasi di bawah kantor desa. Tapi yang terjadi justru pembangunan dilakukan di lahan BUMDes tanpa pemberitahuan,” ujarnya.
Untuk memastikan informasi tersebut, DetailNews.id mencoba mengonfirmasi kepada pihak terkait. Charles, salah satu anggota BUMDes Surunumbeng, saat dihubungi enggan memberikan penjelasan secara rinci. Ia hanya menyatakan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa.
“Tidak perlu dipersoalkan lagi karena persoalan ini sudah selesai secara kekeluargaan,” katanya singkat. Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk penyelesaian tersebut, Charles tidak memberikan keterangan tambahan dan menegaskan bahwa lahan tersebut tetap akan digunakan oleh KMP untuk pembangunan kantor.
Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Surunumbeng bersama sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan keberatan atas penggusuran lahan BUMDes tanpa persetujuan yang jelas. Mereka menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip tata kelola aset desa dan dapat menghambat pengembangan BUMDes sebagai pilar ekonomi lokal.
“Kami meminta agar persoalan ini ditinjau kembali secara menyeluruh karena menyangkut aset desa dan kepentingan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan BPD yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.
Sementara itu, Danramil Lembor, Hendrik, dalam keterangannya pada 3 Januari 2026 menyatakan bahwa situasi di Desa Surunumbeng dalam kondisi aman dan tidak terdapat potensi konflik. Ia juga menyebut bahwa Desa Surunumbeng merupakan desa kelahirannya. Namun, pernyataan tersebut dinilai berbeda dengan keresahan yang disampaikan oleh BPD dan sebagian masyarakat.
Pandangan kritis juga datang dari Mirta, mahasiswi Universitas Unitri Malang. Ia menilai bahwa meskipun Koperasi Merah Putih memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, proses penentuan lokasi pembangunan harus dilakukan secara transparan dan melalui kesepakatan bersama.
“Jika lahan yang digunakan merupakan aset BUMDes, harus ada kejelasan izin dan kesepakatan antara pengelola KMP, pemerintah desa, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Mirta. Ia juga menekankan pentingnya KMP sebagai lembaga yang membawa nama ‘Merah Putih’ untuk menjadi contoh dalam keterbukaan, perencanaan yang matang, serta tanggung jawab sosial.
Hingga berita ini diturunkan, DetailNews.id masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Desa Surunumbeng. Polemik penggusuran lahan BUMDes ini pun menyisakan sejumlah pertanyaan terkait transparansi, keadilan, serta tata kelola aset desa di wilayah tersebut.
Peliput : Safrinus
