DetailNews.id, Tarakan — Dewan Pimpinan Cabang Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (DPC LPADKT) Kota Tarakan menyatakan dukungannya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang langsung berada di bawah Presiden, sesuai amanat konstitusi.
Ketua DPC LPADKT Kota Tarakan, Robinson Usat, menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang bekerja untuk kepentingan nasional, bukan alat kepentingan golongan tertentu.
“Polri sebagai institusi negara. Karena itu, independensi, profesionalisme, dan netralitas menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujar Robinson, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi mengaburkan jalur komando dan melemahkan fungsi kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan.
“Kami menolak Polri dibawah kementerian. Polri harus mempunyai struktur komando yang jelas dan bebas dari intervensi agar dapat bekerja optimal sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.
Robinson menilai kejelasan tata kelola kelembagaan menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.
“Reformasi Polri harus bermuara pada pelayanan yang profesional, akuntabel, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, salam presisi,” ujarnya.
Peliput: Raden
