DetailNews.id, Tarakan – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) Kota Tarakan mengawali agenda kegiatan tahun 2026 dengan aksi bersih-bersih lingkungan di sekitar Sekretariat LPADKT, kawasan Pasir Putih, Tarakan.
Ketua DPC LPADKT Kota Tarakan, Robinson Usat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengabdian sosial organisasi yang akan terus berlanjut sepanjang tahun.
“Untuk kegiatan hari ini, kami fokus pada bersih-bersih lingkungan sekitar sekretariat. Ke depan, kami sudah merencanakan bakti sosial bersama masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sering dikunjungi seperti kawasan wisata, taman, hingga kampung-kampung,” ujar Robinson.
Ia menjelaskan, LPADKT akan mengatur jadwal kegiatan sosial secara bertahap menyesuaikan dengan waktu dan kesiapan anggota. Menurutnya, keterlibatan anggota bersifat sukarela dan tidak dipaksakan, mengingat sebagian besar memiliki kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.
“Kami selalu mengimbau teman-teman untuk hadir jika ada waktu. Tapi kalau tidak bisa karena pekerjaan atau kondisi darurat, kami pahami. Yang terpenting semangat kebersamaan tetap terjaga,” katanya.
Dukungan Bersyarat Program MBG
Dalam kesempatan tersebut, Robinson juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki niat baik dan anggaran besar, namun perlu pengawasan ketat dan pemerataan pelaksanaan.
“Kami melihat secara positif. Kalau program ini tidak merugikan masyarakat dan wilayah, tentu kami dukung. Tapi yang paling penting pemerataannya. Jangan hanya fokus di perkotaan, sementara sekolah-sekolah di pedalaman belum tersentuh,” tegasnya.
Ia mencontohkan masih banyak wilayah pinggiran dan kampung yang belum menerima manfaat MBG karena keterbatasan fasilitas dapur dan tempat pengolahan makanan yang sesuai regulasi.
“Kalau regulasinya tidak terpenuhi, otomatis tidak bisa berjalan. Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” tambahnya.
Minta Pengawasan Ketat Penyedia MBG
Robinson juga menyoroti kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah yang dikaitkan dengan program MBG. Menurutnya, pengawasan terhadap penyedia jasa harus diperketat, terutama soal kebersihan dan kualitas makanan.
“Perlu pengawas yang benar-benar detail. Dari proses masak, penyimpanan, sampai pendistribusian. Kalau makanan dimasak pagi dan dikonsumsi siang hari, kualitasnya bisa berubah,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan dampak kesehatan bagi anak-anak dan penerima manfaat lainnya.
Soroti Keadilan Anggaran dan Nasib Honorer
Selain itu, Robinson juga menyinggung penggunaan anggaran MBG yang dinilai cukup besar, sementara persoalan kesejahteraan masyarakat dan tenaga honorer belum sepenuhnya tertangani.
“Kami melihat jangan sampai fokus anggaran hanya ke MBG, sementara masyarakat lain yang tidak sekolah atau tenaga honorer justru terabaikan,” katanya.
Ia menilai ketimpangan upah tenaga honorer masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, banyak honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun hanya menerima upah Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, yang dinilai tidak layak dengan kondisi harga kebutuhan pokok saat ini.
“Ini tidak adil. Padahal mereka satu tempat kerja, satu naungan. Perbedaan mungkin boleh di golongan atau pangkat, tapi upah layak itu hak semua,” tegasnya.
Robinson berharap pemerintah daerah lebih jeli dan memprioritaskan tenaga honorer lama yang telah mengabdi saat proses pengangkatan PPPK.
“Yang sudah lama mengabdi dan punya tanggung jawab besar, itu yang seharusnya diutamakan,” pungkasnya.
Peliput: Raden
