DetailNews.id, Bulungan – Partai Buruh Kalimantan Utara akan menggelar mimbar bebas pada 5 Januari 2026 untuk mendeklarasikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah komando langsung Presiden.
Aksi ini menjadi bentuk sikap politik Partai Buruh dalam menjaga sistem presidensial sekaligus memperkuat keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan.
Ketua Partai Buruh Kalimantan Utara, Joko Supriyadi, ST. MT., menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan amanat sistem ketatanegaraan Indonesia dan tidak boleh diganggu.
“Partai Buruh Kalimantan Utara mendukung Polri tetap di bawah komando langsung Presiden sebagai bagian dari sistem presidensial dan penguatan keamanan negara di wilayah perbatasan,” kata Joko dalam keterangannya (2/2/26).
Ia menilai, Kalimantan Utara memiliki kerawanan tinggi terhadap berbagai kejahatan lintas negara. Mulai dari peredaran narkoba, human trafficking, impor ilegal, hingga aktivitas ilegal lainnya yang membutuhkan aparat kepolisian dengan struktur komando yang kuat dan tegas.
Dalam mimbar bebas tersebut, Partai Buruh juga akan menyuarakan permintaan kepada DPRD Kalimantan Utara agar menyatakan sikap resmi mendukung tuntutan tersebut.
“DPRD Kaltara sebagai wakil masyarakat perlu menyampaikan pernyataan sikap agar Polri tetap kuat dan mampu menjaga ketertiban serta keamanan di Kaltara yang merupakan wilayah perbatasan,” ujarnya.
Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan keamanan, kedaulatan negara, dan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan.
Rencana mimbar bebas ini akan diisi dengan orasi dan penyampaian sikap secara terbuka oleh kader dan simpatisan Partai Buruh. Kegiatan tersebut diklaim akan berlangsung damai dan tertib sebagai bagian dari penyampaian aspirasi publik.
Peliput: Raden
